PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) masih menjadi persoalan di Kota Pekanbaru. Pasalnya, pedagang berjualan di atas trotoar yang menjadi hak pejalan kaki. Pedagang juga berjualan di bahu jalan yang kerap menyebabkan kemacetan dan bisa membahayakan keselamatan mereka dan pengguna jalan lainnya.
Ruas jalan yang menjadi tempat berjualan PKL seperti Jalan HR Soebrantas, Jalan Arifin Achmad, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pattimura, dan lainnya.
”Kalau boleh jujur, ini pemerintah kota ke mana, ya? Kenapa hak pejalan kaki seenaknya diberikan ke pedagang. Kami dipaksa melintas di badan jalan. Dan kalau sampai bersenggolan dengan pengendara motor dan mobil yang disalahin ya pejalan kaki karena lewat badan jalan, padahal hak kami dirampas dan dibiarkan begitu saja oleh pemerintah kota,” ucap Elidawati, warga Jalan Ahmad Yani, kemarin.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian tak menampik jika saat ini masih banyak PKL yang berjualan di atas trotoar dan bahu jalan. Padahal itu melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
”Tim Satpol PP rutin memberikan teguran dan peringatan kepada PKL agar tidak berjualan di trotoar atau bahu jalan protokol. Karena itu dapat yang dapat menggangu ketentraman masyarakat serta merusak lingkungan di Kota Pekanbaru. Kami juga menempelkan stiker peringatan agar tidak berjualan di lokasi tersebut,” ujarnya.(ayi)
Editor : Rindra Yasin