KOTA (RIAUPOS.CO) - Langkah strategis Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah disambut positif. Mulai dari gerakan serbu sampah hingga penutupan tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal. Gebrakan tersebut dinilai memperlihatkan progres yang baik.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Riau Khairul Amri mengatakan penggerakan hampir seluruh elemen di birokrasi, terutama lurah dan camat dalam menyelesaikan masalah sampah, dianggapnya cukup efektif. Hingga peran sekaligus pemakaian jasa pihak ketiga harus dievaluasi.
”Jadi sah-sahnya saja wali kota melakukan evaluasi terhadap pengelolaan sampah. Entah nanti sepenuhnya kembali ke pemerintahan atau sebagian masih dikelola swasta,” kata Khairul, Ahad (7/4).
Sepak terjang Wako Agung Nugrogo menurut Khairul dinilai memperlihatkan ada progres dalam pengendalian sampah di Kota Pekanbaru. Namun ia menekankan pentingnya Pemko Pekanbaru mempersiapkan rencana jangka panjang pengelolaan sampah.
”Pemko juga harus merancang kebijakan sustainable, jangka panjang dan berkelanjutan dengan membangun ekosistem pengendalian dan pengelolaan sampah,” ungkapnya.
Khairul juga mengingatkan bahwa masalah sampah atau kebersihan ini adalah masalah mendasar perkotaan. Maka Pemko harus memastikan hak masyarakat yang menjadi pelayanan dasar pemerintah ini wajib diatasi, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.
Dukung Program Non-Tunai Retribusi Sampah
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Amril siap mendukung upaya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk menerapkan sistem non tunai retribusi sampah. Terutama bila sistem dalam program tersebut sudah jelas dan terarah.
”Kami belum melihat konsep yang seperti apa nanti yang akan diterapkan, namun bila ini tujuannya untuk ketertiban, meminimalisir kebocoran retribusi kami akan dukung,” kata Roni, Senin (7/4).
Namun Roni berharap program tersebut dibuat berdasarkan hasil kajian agar penerapannya efektif dan tepat sasaran. Ia berharap program ini juga diiringi dengan pelayanan pengelolaan sampah yang baik.
”Kita mau masyarakat itu mudah melakukan pembayaran, tidak berat, senang hatinya. Itu bisa bila pelayanan pengangkutan sudah bagus, terus sistem (non-tunai) mudah,” kata Roni.
Baca Juga: Perkenalkan UIR sampai ke India
Maka, lanjut Roni, penting pemko melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum program ini diterapkan. Sebelumnya, yang lebih penting adalah kajiannya. Pemko harus mencari referensi dari daerah yang telah berhasil menerapkannya.(end)
Editor : Arif Oktafian