PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, melakukan langkah cepat dengan mengambil alih pengangkutan sampah dari pihak swasta, PT Ella Pratama Prakasa (EPP), Kamis (5/6/2025).
Pengambil alihan pengangkutan ini dilakukan, pascaarmada dan karyawan PT EPP mogok kerja. Kondisi ini membuat tumpukan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tersebar di Kota Pekanbaru.
"Kita dapat laporan pegawai mereka mogok. Kita ambil alih supaya sampah tidak menumpuk," ujar Plt Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, Kamis (5/6/2025).
Reza menambahkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan dinas lainnya terkait peminjaman armada untuk pengangkutan sampah. DLHK meminta bantuan Dinas PUPR dan instasi lainnya untuk peminjaman armada dan SDM yang dibutuhkan.
"Kita akan berupaya maksimal, kita koordinasikan dengan semua pihak supaya tidak terjadi tumpukan sampah," tambahnya.
Armada dan karyawan PT EPP mogok kerja lantaran gaji mereka belum kunjung dibayarkan oleh pihak perusahaan.
Diketahui rekening perusahaan tersebut telah diblokir karena permasalahan hukum yang dialami oleh direksi PT EPP dengan Pemprov Banten.
"Kita sudah ingatkan jauh-jauh hari supaya mereka mengantisipasi hal ini, terkait adanya permasalahan hukum terhadap direktur mereka yang lama. Kita mau bayar pun tidak bisa karena rekening mereka diblokir," ungkap Reza.
Reza menambahkan, dengan kondisi yang terjadi saat ini maka berkemungkinan besar Pemko Pekanbaru akan melakukan putus kontrak kerjasama dengan PT EPP.
"Kita akan laporkan ke bapak walikota, dan mempersiapkan administrasinya. Tapi yang paling penting kita mau bereskan dulu, kalau perlu kita lemburkan untuk angkut sampah yang menumpuk di jalan-jalan," terangnya.
Sementara pihak PT EPP belum bisa dikonfirmasi terkait mogoknya karyawan mereka karena belum gajian. Manajer EPP Budi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WA dan dihubungi sampai pukul 20.30 WIB tidak meresponnya. (ilo)
Editor : M. Erizal