PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memuji inovasi serta strategi yang dilakukan Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.
Pujian tersebut disampaikan Mendagri dengan memamerkan inovasi-inovasi yang dilakukan Wako di hadapan peserta kegiatan Deklarasi dan Pengukuhan Dewan Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi) Periode 2026–2031, Senin (4/5).
Dalam kesempatan itu, Mendagri secara langsung memperlihatkan sebuah artikel berita yang memuat capaian peningkatan PAD Kota Pekanbaru. Ia menyoroti bagaimana strategi yang diterapkan oleh Wako Pekanbaru Agung Nugroho mampu memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah.
”Ini contoh konkret bagaimana kepala daerah bisa berinovasi untuk meningkatkan PAD. Pekanbaru menunjukkan progres yang baik,” ujar Mendagri di hadapan peserta kegiatan.
Baca Juga: Kejari Pekanbaru Terima SPDP Kasus Perampokan dan Pembunuhan di Rumbai
Dalam artikel yang ditampilkan, dijelaskan sejumlah langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru. Mulai dari optimalisasi sektor pajak daerah, digitalisasi sistem pelayanan, hingga penguatan pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan.
Mendagri menilai, pendekatan yang dilakukan tersebut tidak hanya efektif dalam meningkatkan pendapatan, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan transparan.
Ia pun mengapresiasi inovasi yang dilakukan Agung Nugroho dan berharap strategi serupa dapat diadopsi oleh daerah lain di Indonesia.
”Langkah seperti ini patut dicontoh. Daerah lain bisa belajar dari Pekanbaru dalam menggali potensi PAD secara maksimal,” tambahnya.
Baca Juga: Berkas Perkara Korupsi KUR Bank Plat Merah di Pekanbaru Dinyatakan Lengkap
Terpisah, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyebut, beberapa peningkatan signifikan terjadi dalam tempo satu tahun di Pekanbaru. Di mana ada nanpak capaian keuangan yang ditorehkan. Seperti kenaikan PAD, hutang tunda bayar yang sudah lebih 1 dekade tidak terselesaikan, hingga pembangunan daerah.
Hal ini disampaikan Agus Fatoni saat diutus Mendagri hadir langsung ke Kota Pekanbaru. Kata dia, pada tahun 2024 Kota Pekanbaru sempat mengalami defisit anggaran, namun pada tahun 2025 berhasil berbalik menjadi surplus.
”Tidak hanya penyelesaian utang, program pembangunan dan perbaikan infrastruktur juga berjalan dan langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Fatoni.
Ia juga menambahkan, tingkat kepercayaan pegawai mengalami peningkatan seiring dengan kemampuan pemerintah daerah dalam membayarkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) hingga 14 bulan. Di sisi lain, kepuasan masyarakat turut meningkat karena berbagai program dan perbaikan jalan yang dirasakan secara langsung.
Baca Juga: Mendagri Pamerkan Inovasi Wako Pekanbaru dalam Menggenjot PAD Kota
”Ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dan berdampak nyata, baik bagi aparatur maupun masyarakat luas,” tutupnya.
Dampak Pelayanan Publik yang Baik
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setko Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, menilai perubahan pola pelayanan ke masyarakat menjadi kunci utama peningkatan tersebut.
”Salah satu faktor utama yang memicu kenaikan tersebut adalah kebijakan pemko dalam menyederhanakan layanan kepada masyarakat. Kemudahan prosedur, termasuk digitalisasi pembayaran, terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” kata Zulhelmi Arifin, Rabu (6/5).
Kemudahan itu salah satunya terlihat pada pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Jika dulu prosesnya bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan, kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan hari, bahkan jam.
Baca Juga: SMPN 29 Jalankan Program Lingkungan Sekolah Bersih Menuju Pekanbaru Green City
Perubahan ini berdampak langsung pada penerimaan daerah. Dari sektor PBG saja, pendapatan yang sebelumnya hanya berkisar Rp8 miliar hingga Rp9 miliar per tahun, kini melonjak menjadi Rp17,5 miliar.
”Dulu penerimaan dari sektor ini tidak pernah lebih dari Rp8 miliar hingga Rp9 miliar per tahun. Kini, dari sektor PBG saja sudah menembus Rp17,5 miliar,” terang Ami, sapaan akrabnya.
Bagi masyarakat, pelayanan yang cepat dan transparan bukan hanya soal efisiensi waktu, tetapi juga membangun kepercayaan. Ditambah lagi dengan sistem pembayaran daring yang meminimalkan praktik percaloan, masyarakat kini merasa lebih nyaman dan yakin untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
Menariknya, kebijakan penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga menunjukkan hasil tak terduga. Meski tarif sempat dinaikkan dan kemudian diturunkan kembali tahun ini, penerimaan justru meningkat.(ali/ilo/yls)
Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru
Editor : Arif Oktafian