PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Bertahun-tahun hanya berupa jalan tanah dan dalam kondisi rusak, Jalan Beringin di kawasan Sungai Sibam, Pekanbaru kini berubah wajah. Ruas jalan yang selama ini dinanti masyarakat akhirnya diaspal dan mulus dilalui.
Perubahan Jalan Beringin menjadi salah satu bukti bahwa pembangunan infrastruktur Kota Pekanbaru mulai diarahkan lebih jauh hingga kawasan permukiman dan pinggiran kota. Pembangunan tidak hanya menyentuh ruas-ruas utama, tetapi juga jalan yang menjadi akses harian masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tetap mempertahankan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas. Bahkan, tahun ini pemko menargetkan perbaikan jalan rusak lebih dari 42 kilometer (km), melampaui capaian tahun sebelumnya.
Baca Juga: Bersama Forkopimda, Pemprov Riau Optimalisasi Pajak dan Hak Daerah
Bagi warga di kawasan Sungai Sibam, pembangunan Jalan Beringin bukan sekadar perubahan permukaan jalan. Ruas tersebut menjadi akses penting untuk menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari, mulai dari bekerja, bersekolah, mendapatkan pelayanan kesehatan hingga menjalankan aktivitas ekonomi.
Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM mengatakan keterbatasan anggaran tidak boleh membuat pelayanan pemerintah kepada masyarakat berhenti. “Ruang fiskal boleh terbatas, tetapi pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Kuncinya menentukan prioritas, menjaga disiplin anggaran, dan memastikan setiap rupiah benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan nyata,” ujar Agung, Selasa (8/9).
Menurutnya, pembangunan memang menggunakan uang rakyat dan menjadi kewajiban pemerintah. Namun, dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah dituntut mampu menentukan prioritas dan memastikan anggaran yang tersedia benar-benar menghasilkan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
Baca Juga: Pemko Kembali Gelar Salat Istiska
Agung menilai ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata pada besarnya anggaran yang digunakan. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mampu mengelola keterbatasan, mengeksekusi program, mengawasi kualitas pekerjaan dan memastikan hasil akhirnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, pembangunan Jalan Beringin juga akan dilanjutkan dengan pembenahan drainase di kawasan tersebut. Infrastruktur jalan dan drainase dinilai harus berjalan beriringan agar jalan yang telah dibangun tidak cepat rusak akibat genangan maupun persoalan aliran air.
Jalan Beringin merupakan bagian dari program besar percepatan penanganan jalan rusak yang dilakukan Pemko Pekanbaru sepanjang 2026. Pemko menargetkan panjang jalan rusak yang diperbaiki tahun ini melampaui capaian tahun sebelumnya.
Baca Juga: Kabut Asap Makin Pekat, Jarak Pandang di Pekanbaru Tersisa 3 Km
Jika pada tahun lalu perbaikan jalan mencapai sekitar 42 km, maka tahun ini jumlah tersebut ditargetkan lebih tinggi. “Targetnya (perbaikan jalan rusak) tahun ini harus lebih dari tahun lalu. Kalau tahun lalu 42 kilometer, tahun ini harus lebih dari 42 kilometer,” kata Agung.
Target tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerataan pembangunan. Pemko tidak ingin pembangunan hanya terkonsentrasi di pusat kota, sementara masyarakat di kawasan permukiman dan pinggiran harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan akses infrastruktur yang layak.
“Kami ingin pembangunan infrastruktur ini dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya jalan utama, tetapi juga masuk sampai ke lingkungan permukiman,” ujarnya.
Baca Juga: Pemprov Siapkan Bonus hingga Rp200 Juta untuk Juara MTQ Nasional
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Edward Riansyah mengatakan hingga kini sudah lebih 23 km ruas jalan telah selesai diperbaiki. Sejumlah ruas lainnya masih dalam tahap pengerjaan dan akan dilanjutkan secara bertahap sesuai program yang telah disusun.
Edward mengatakan penanganan jalan tahun ini tersebar di 15 kecamatan. “Sampai saat ini sudah 23 kilometer lebih jalan rusak yang rampung kita perbaiki,” ujarnya.
Sejumlah ruas yang telah dan sedang ditangani di antaranya Jalan Beringin Jalan Teluk Leok, Jalan Cemara Kipas, Jalan Rindang, Jalan Bunga Raya, Jalan Rambutan, Jalan Khadijah Ali, Jalan Beringin, Jalan Pesisir dan sejumlah ruas lainnya.
Baca Juga: Tuntaskan Revitalisasi Pasar Bawah
Dengan sebaran tersebut, pembangunan jalan diharapkan tidak hanya memperbaiki konektivitas kawasan pusat kota, tetapi juga membuka akses masyarakat yang berada di kawasan permukiman dan pinggiran.
Perhatian Pemko Pekanbaru juga tidak berhenti pada jalan-jalan yang masuk dalam program perbaikan ruas utama. Jalan lingkungan ikut mendapat perhatian. Pemeliharaan jalan lingkungan telah dilakukan sepanjang sekitar 7.000 meter yang tersebar di 15 kecamatan.
Pekerjaan tersebut berjalan bersama dengan pembersihan dan pembenahan drainase. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi potensi genangan sekaligus menjaga kondisi infrastruktur lingkungan.
Baca Juga: Kualitas Udara Masih Sama, Pemko Pekanbaru Perpanjang PJJ Sehari demi Kesehatan Anak
Program tersebut juga terintegrasi dengan bantuan keuangan Rp100 juta per RW yang salah satu fokus pemanfaatannya diarahkan untuk semenisasi jalan dan drainase lingkungan.
Pemko juga memperkuat penanganan persoalan lingkungan melalui penempatan petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP) di setiap kecamatan. Masing-masing kecamatan diperkuat 10 petugas OP yang dilengkapi peralatan serta kendaraan operasional.
Dengan pola ini, persoalan lingkungan seperti sampah, drainase dan kerusakan infrastruktur ringan diharapkan dapat ditangani lebih cepat di lapangan. “Dengan sarana ini, camat bisa bergerak cepat menangani persoalan di lapangan,” kata Agung.
Baca Juga: Kualitas Udara Tak Sehat, Murid Pekanbaru Kembali Belajar Daring 9 September
Kebijakan tersebut sekaligus menjadi upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Persoalan yang terjadi di lingkungan tidak selalu harus menunggu penanganan dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di tingkat kota.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemko juga membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta. Skema ini menjadi salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan sekaligus mengurangi beban APBD. Agung menyebut sejumlah kerja sama yang telah dilakukan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga miliaran rupiah.
Di antaranya kolaborasi pembangunan halte yang menghasilkan efisiensi sekitar Rp17 miliar. Pemko juga menggandeng RS Awal Bros dalam pembangunan taman di Simpang Sebidang depan Purna MTQ dengan nilai sekitar Rp4 miliar.
Baca Juga: Ini Identitas Pasien RSJ Tampan Ditemukan Meninggal di Kawasan Hutan Belakang Rumah Sakit Unri
Kolaborasi lainnya dilakukan bersama pengelola Mal Pekanbaru untuk pemugaran u-turn di depan Mal Pekanbaru, Jalan Sudirman, dengan nilai sekitar Rp3 miliar. “Skema kolaborasi ini akan terus diperluas agar pembangunan berjalan lebih cepat tanpa membebani APBD secara penuh,” tegas Agung.
Menurutnya, keterbatasan fiskal harus dihadapi dengan strategi pengelolaan anggaran yang tepat. Pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada satu sumber pembiayaan jika ingin kebutuhan pembangunan kota terus dipenuhi. Karena itu, kerja sama dengan dunia usaha akan terus didorong sepanjang memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung kebutuhan pembangunan Pekanbaru.
Selain menggandeng swasta, Pemko Pekanbaru juga aktif menjemput dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan yang membutuhkan pembiayaan lebih besar. Agung mengatakan dirinya melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah pusat untuk membawa sejumlah kebutuhan pembangunan Pekanbaru.
Baca Juga: Minta Hujan Turun, Pemko Pekanbaru Kembali Gelar Salat Istisqa
Salah satunya melalui pertemuan dengan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Agung membawa sejumlah dokumen rencana pembangunan Kota Pekanbaru.
Selain infrastruktur, Agung juga menyampaikan persoalan pengelolaan sampah. Hal ini berkaitan dengan posisi AHY sebagai Ketua Satgas Percepatan Pengelolaan Sampah Nasional. “Alhamdulillah, kami diterima langsung oleh Mas Menko AHY. Kami menunjukkan beberapa rencana pembangunan di Pekanbaru,” ujar Agung.
Sebelumnya, Agung juga bertemu Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Pertemuan tersebut membahas sejumlah proyek strategis, termasuk rencana pembangunan Jembatan Siak V dan jalan lingkar penghubung tol Pekanbaru.
Baca Juga: PUPR Riau Tuntaskan Pembayaran Temuan BPK Tahun 2025
Agung menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya menjemput pembangunan agar proyek-proyek strategis dapat masuk ke Pekanbaru. “Ini sangat penting untuk masyarakat, terutama Jembatan Siak V yang akan membuka akses Tenayan ke Okura,” jelasnya.
Pembangunan kota yang dilakukan Pemko Pekanbaru juga mulai diarahkan pada peningkatan kualitas ruang publik. Pemko menyiapkan penataan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Siak di bawah Jembatan Siak I menjadi ruang terbuka hijau biru (RTHB).
Kawasan seluas sekitar satu hektare tersebut direncanakan menjadi ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan olahraga dan rekreasi. Pembangunan kawasan tersebut direncanakan mendapat dukungan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Baca Juga: Ceceran Tanah Kotori Jalan Jenderal Sudirman
Agung menegaskan proses penataan dilakukan dengan pendekatan persuasif. “Pemerintah tetap memperhatikan hak masyarakat dan memastikan warga terdampak memperoleh tempat tinggal yang layak,” kata Agung.(ali)
Editor : Arif Oktafian