JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia turun menjadi skor 34 pada tahun 2025. Angka tersebut merosot tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di skor 37.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah, menilai penurunan IPK tersebut dapat menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ya, salah satu faktornya pastilah itu, meski bukan satu-satunya faktor,” kata Said Abdullah di Jakarta Selatan, Rabu (11/2).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu mengaku cukup terkejut dengan turunnya skor IPK Indonesia, terutama di tengah gencarnya penegakan hukum yang dilakukan aparat dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam pada itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, turut menyampaikan keprihatinannya atas merosotnya IPK Indonesia. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi harus dibangun melalui penegakan hukum yang tertib, konsisten, serta ditopang keteladanan aparat penegak hukum.
“Hal yang paling tidak boleh dilanggar adalah aparat penegak hukum itu sendiri, karena mereka oleh undang-undang mendapatkan kedudukan yang istimewa. Kita tahu dalam fenomena politik, penegak hukum sering kali dilibatkan menjadi alat kekuasaan. Ini yang tidak boleh terjadi,” ujar Hasto.
Ia menambahkan, kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas demokrasi, transparansi, serta penegakan hukum yang adil.
“Ketika hukum tidak berkeadilan, hal itu menciptakan berbagai risiko yang membuat biaya menjadi mahal. Pemilu menjadi mahal, investasi mahal, distribusi logistik hingga distribusi pangan pun ikut mahal. Ini yang tidak kita inginkan,” jelasnya.
Karena itu, Hasto menilai penurunan IPK harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, termasuk bagi partai politik. Sebagai langkah konkret, PDIP tengah merancang kurikulum khusus pencegahan korupsi bagi para kadernya.(jpg)
Editor : Arif Oktafian