JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Akun X Sekretariat Negara menulis, lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka memperkuat kerja sama super strategis. Dengan segera, unggahan pada Rabu (27/5) itu dibanjiri pertanyaan di kolom komentar.
Di antaranya, apa makna kerja sama superstrategis? Apa bedanya dengan kerja sama strategis? Dan, dalam bidang apa saja kerja sama strategis yang dimaksud Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang dikutip dalam unggahan tersebut?
Sampai berita ini selesai ditulis pukul 19.00 tadi malam (28/5), belum ada jawaban dari pengelola akun tersebut. Yang pasti, lawatan keempat Prabowo ke Prancis dalam empat tahun terakhir memang mengundang sorotan tajam. Apalagi, berlangsung di tengah terus melemahnya rupiah.
Baca Juga: DPR Minta MK Kabulkan Uji Materi UU Guru dan Dosen
Prabowo dan rombongan bertolak ke Prancis pada Senin (25/5) malam dan tiba di Paris keesokan harinya. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa kunjungan kali ini untuk memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Menurutnya, ini undangan yang tertunda karena sebelumnya Macron sudah mengundang Prabowo, namun waktunya berbarengan dengan agenda lain. “Jadi, waktu itu, saya kalau tidak salah, (undangan) pada April. Namun, waktunya tidak cocok pada saat itu,” kata Sugiono.
Macron pun mengajukan undangan kedua. “Jadi, karena sudah diajukan dua kali, Pak Presiden Prabowo memenuhi undangan ini,” ucapnya. Dia menyebut, kunjungan Prabowo ke Paris juga sekaligus menjadi kunjungan balasan atas kunjungan Macron ke Indonesia pada 27–28 Mei 2025. Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga menyatakan, bahwa undangan telah diagendakan sejak tahun lalu.
Baca Juga: Komisi II DPRD Inhu Belum Sampaikan Status Quo
Safril Mubah, pengajar di Jurusan Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga, mempertanyakan efektivitas kunjungan berulang kali ke negara yang sama. Menurut dia, satu kali lawatan seharusnya cukup untuk menghasilkan kesepakatan strategis yang kemudian ditindaklanjuti di dalam negeri.
Selain itu, tambahnya, lawatan berulang kali ke negara yang sama kontras dengan kebijakan efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah. Banyak lembaga, instansi, hingga perguruan tinggi diminta melakukan penghematan anggaran. “Ketika rakyat diminta efisiensi, ternyata pemimpin di atas tidak melakukan itu,” katanya kepada Jawa Pos (JPG), kemarin.
Terpisah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah mengatakan, kunjungan Prabowo ke Prancis dalam waktu berdekatan menunjukkan sangat pentingnya negara tersebut dalam kebijakan nasional Indonesia.
Baca Juga: Partai Non Parlemen Dorong Parliamentary Treshold Dihapus
“Diperkirakan, kunjungan ini memungkinkan kedua kepala negara menyelesaikan hal-hal yang masih belum optimal. Khususnya di bidang pertahanan, energi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata Rezasyah dalam pernyataan tertulis yang diterima JPG kemarin.
Menahan Diri
Menurut Safril, sebagian agenda diplomasi sebenarnya masih dapat dilakukan secara daring. “Harusnya, dalam situasi sekarang ini presiden menahan diri untuk tidak berkunjung ke luar negeri,” tuturnya.
Sampai tadi malam, Sekretariat Presiden belum mengumumkan kapan pertemuan Prabowo-Macron dihelat. Dan, merujuk pernyataan Sugiono tentang membalas kunjungan, sekitar dua bulan setelah lawatan Macron ke Jakarta, Prabowo sebenarnya sudah ke Prancis.
Apakah membalas kunjungan harus sampai empat kali dalam setahun? Kalaupun yang dibahas “superstrategis”, seharusnya ada komunikasi ke publik tentang apa yang dimaksud.
Menurut Safril, pemerintah seharusnya lebih terbuka mengenai tujuan dan hasil kunjungan presiden ke luar negeri. “Masyarakat perlu mengetahui agenda, target, serta capaian konkret dari setiap lawatan internasional kepala negara,” katanya.
Teddy Sebut Saling Melengkapi
Menurut Teddy, saat ini kedua negara memiliki sejumlah kerja sama strategis di berbagai bidang. Dan, kunjungan ini diharapkan makin memperkuat posisi Indonesia di Eropa, khususnya Prancis.
Selain itu, menurut Teddy, hubungan bilateral Indonesia dan Prancis juga dinilai memiliki peran yang saling melengkapi dalam hubungan global. “Indonesia menjadi salah satu gerbang utama hubungan Eropa ke Asia, sementara Prancis merupakan gerbang penting bagi hubungan Asia, khususnya Asia Tenggara, menuju kawasan Eropa,” ucapnya.
Di sisi lain, Safril turut mempertanyakan urgensi sejumlah pejabat yang selalu ikut dalam rombongan kunjungan presiden. Menurut dia, setiap anggota delegasi seharusnya memiliki tugas yang relevan dengan agenda lawatan.
Dia menilai, sekretaris kabinet semestinya lebih fokus pada urusan administrasi kabinet, bukan selalu mendampingi kunjungan luar negeri presiden. “Apa pentingnya mengajak seskab misalnya, itu kan harus diukur,” katanya.(lyn/wan/dho/ttg/jpg)
Editor : Arif Oktafian