JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sudah dirombak oleh Presiden Prabowo Subianto. Nanik S Deyang kini menjadi kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Kepada para pejabat baru BGN, Komisi IX DPR meminta agar tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibenahi.
Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini, keputusan Presiden Prabowo mengganti kepala dan wakil kepala BGN merupakan momentum krusial.
Dia berharap, Nanik dan anak buahnya bisa membenahi kinerja BGN. Sehingga MBG sebagai program prioritas Presiden Prabowo semakin baik.
“Nanik S Deyang figur yang sangat tepat untuk menahkodai BGN. Pengalamannya yang intensif dalam melakukan pengawasan langsung ke berbagai daerah membuatnya sangat memahami seluk-beluk, dinamika, serta hambatan riil yang dihadapi program MBG,” kata Yahya Zaini, Rabu (3/6).
Baca Juga: Eks Kepala BGN dan Dua Wakilnya Ditahan
Namun demikian, Yahya menyatakan bahwa tugas Nanik tidak mudah. Untuk memastikan program prioritas tersebut berjalan efektif dan berdampak nyata terhadap pemenuhan gizi masyarakat, setidaknya ada 3 tantangan utama yang mendesak untuk dibenahi.
“Pertama, perbaikan tata kelola anggaran dan operasional merupakan substansi mendasar yang perlu diperbaiki adalah transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan serta manajemen distribusi,” kata dia.
Karena MBG menyerap anggaran negara dalam jumlah besar, Yahya menyatakan bahwa akurasi data penerima manfaat dan efisiensi rantai pasok dari pusat sampai daerah harus dipastikan bebas dari kebocoran.
Baca Juga: OTT Imigrasi, Wamen Imipas Serahkan Diri
Selain perbaikan tata kelola, hal kedua yang menjadi tantangan utama adalah penegakan disiplin dan standardisasi ketat.
Menurut Yahya, BGN yang harus memperketat implementasi SOP di setiap unit penyedia makanan. Pengawasan berkala tidak boleh kendor. Apalagi beberapa insiden keracunan makanan telah memakan korban. Fakta itu tidak bisa diabaikan.
“Belajar dari beberapa insiden keracunan makanan yang sempat terjadi di lapangan, penegakan disiplin higienitas dan kualitas bahan baku menjadi harga mati demi mencapai target zero accident,” kata Yahya.
Ketiga, lanjut Yahya, penguatan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah. Menurut dia faktor tersebut merupakan salah satu titik lemah yang kerap menghambat pelaksanaan program skala nasional. Untuk itu, tidak boleh ada lagi ego sektoral dalam pelaksanaan program MBG. “Kepala BGN yang baru dituntut untuk meningkatkan komunikasi sinergis dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta pemerintah daerah (pemda). Sinergi itu sangat krusial, terutama dalam fungsi pengawasan terpadu di lapangan,” ujarnya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Sedih Program MBG Andalannya Dirusak Orang Kepercayaan Sendiri
Yahya pun menekankan bahwa publik menaruh harapan kepada Nanik sebagai kepala BGN yang baru. Di bawah Nanik, dia dia berharap BGN tidak hanya menjadi lembaga administratif, melainkan mampu bertransformasi menjadi motor penggerak perbaikan gizi nasional yang aman, disiplin, dan bebas dari insiden.(gem)
Laporan JPG, Jakarta
Editor : Arif Oktafian