PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Anggota DPR RI Dapil Riau memperkuat sinergi dalam mengawal berbagai program pembangunan strategis yang bersumber dari APBN. Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran Forum DPR RI Asal Dapil Riau di Pekanbaru, Senin (8/6).
Forum tersebut menjadi wadah kolaborasi antara Pemprov Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan anggota DPR RI dalam menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Melalui sinergi yang lebih kuat, berbagai kebutuhan pembangunan diharapkan dapat memperoleh dukungan program dan penganggaran yang lebih optimal dari APBN.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, forum ini diharapkan menjadi wadah koordinasi dan komunikasi yang efektif dalam memperjuangkan berbagai program pembangunan daerah di tingkat pusat. Sejumlah isu prioritas yang menjadi perhatian bersama antara lain peningkatan konektivitas wilayah, pengendalian banjir, pengembangan kawasan industri, serta percepatan pembangunan kawasan pesisir dan kepulauan.
Baca Juga: Said Iqbal Bakal Dilantik Jadi Penasihat Presiden
“Meskipun sejumlah indikator pembangunan Provinsi Riau berada di atas rata-rata nasional, masih terdapat berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dan dukungan bersama,” katanya.
Tantangan tersebut meliputi kesenjangan pembangunan antarwilayah, peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, penurunan angka pengangguran, serta penguatan konektivitas yang menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemprov Riau telah menetapkan sejumlah program pembangunan prioritas yang perlu mendapat dukungan pemerintah pusat. Program tersebut mencakup pembangunan konektivitas wilayah pesisir dan perbatasan, peningkatan ruas jalan strategis, pengendalian banjir di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, serta pengembangan kawasan industri dan hilirisasi sektor unggulan. “Percepatan pembangunan membutuhkan dukungan pemerintah pusat karena kebutuhan anggaran infrastruktur jauh melebihi kemampuan APBD daerah. Sebagai contoh, kebutuhan anggaran untuk meningkatkan kemantapan jalan provinsi diperkirakan mencapai sekitar Rp24,7 triliun,” ujarnya.
Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Mencuat
Anggota Komisi X DPR RI Karmila Sari menyambut baik pembentukan Forum DPR RI Asal Dapil Riau sebagai langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan anggota legislatif di tingkat nasional.
Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi sarana untuk menyatukan berbagai kebutuhan pembangunan daerah sehingga lebih terarah, terkoordinasi, dan memiliki daya dorong yang lebih kuat dalam memperoleh dukungan program maupun anggaran dari pemerintah pusat.
Karmila menegaskan, percepatan pembangunan di Riau memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan anggota DPR RI perlu terus ditingkatkan agar berbagai aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara optimal. “Melalui forum ini, kita memiliki ruang yang lebih baik untuk menyerap dan mengawal berbagai kebutuhan pembangunan daerah. Kami siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau agar dapat terakomodasi dalam program-program pemerintah pusat,” katanya.
Ia berharap forum ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Riau. “Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPR RI menjadi modal penting untuk mempercepat terwujudnya pembangunan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau,” tutupnya.
Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Mencuat
Anggota Fraksi PKS DPR RI Syahrul Aidi mengatakan, wadah menjadi langkah konkret dalam memperkuat komunikasi dan koordinasi antara wakil rakyat di Senayan dengan pemda.
Forum ini diharapkan menjadi wadah efektif untuk menyerap aspirasi daerah serta memperjuangkan alokasi pembangunan dari pemerintah pusat. “Forum ini penting sebagai ruang silaturahmi dan koordinasi, agar perjuangan mendapatkan porsi pembangunan dari pusat bisa lebih terarah dan maksimal,” ujarnya.(gem)
Laporan SOLEH SAPUTRA dan HENDRAWAN KARIMAN, Pekanbaru
Editor : Arif Oktafian