RIAUPOS.CO - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau melakukan rapat kerja lanjutan dalam rangka pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Kamis (28/11).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan, Ahmad Tarmizi dan Budiman Lubis, serta dihadiri Anggota Banggar DPRD Provinsi Riau lainnya.
Dari pihak TAPD Provinsi Riau dihadiri Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Taufiq Oesman Hamid, Asisten III Setda Provinsi Riau Elly Wardhani, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Indra, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau Evarefita dan Kepala Biro (Karo) Hukum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Yan Dharmadi.
Pada kesempatan itu, Ketua TAPD Taufiq Oesman Hamid memaparkan finalisasi belanja Tahun Anggaran 2025
Lebih lanjut Kepala BPKAD Indra menerangkan terkait rekapitulasi belanja per OPD finalisasi KUA PPAS Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 terdapat 37 OPD. Pemerintah Provinsi Riau sudah melakukan pergeseran dan rasionalisasi di mana ada penambahan dan pengurangan belanja di OPD tersebut
Atas penjelasan yang disampaikan pimpinan banggar, Parisman Ihwan menanyakan untuk penambahan anggaran di UPT RSUD Arifin Achmad sudah mencakup BLUD apa tidak?.
Selain itu, Anggota Banggar Ayat Cahyadi menanggapi terkait pengurangan yang cukup besar di Dinas PU padahal ada berita yang lagi viral yaitu jembatan putus di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) di mana perekonomian masyarakat jadi terhambat.
Kendati demikian, Pimpinan Banggar H Budiman Lubis mengatakan sudah berkoordinasi dan sudah dimasukan di Belanja Tidak Terduga (BTT) di mana pengeluaran tersebut digunakan untuk keperluan mendesak dan keadaan darurat
“Jalan lintas dari Pujud ke Rohul harus diperbaiki, tolong saya minta ke dinas terkait untuk menyiagakan alat berat di lokasi putusnya jembatan. Kalau lama-lama kasian masyarakat harus berputar melewati Rohil untuk membawa arus barang,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Banggar Khairul Umam mempertegas jangan dilihatkan angka-angka saja kalau angka tersebut tidak sesuai dan tidak bisa menyejahterakan masyarakat banyak.
Menanggapi hal itu, PJ Sekda Provinsi Riau Taufiq Oesman menjelaskan kalau pengurangan di Dinas PU memang ada rasionalisasi cukup besar dan itu sudah dibikin. Sedangkan untuk jembatan putus di Rohul pemprov sudah berkoordinasi ke dinas terkait dan alat berat sudah diturunkan.
Kepala BPKAD Indra menjelaskan ada beberapa pengurangan belanja bantuan keuangan khusus tidak Rp200 juta perdesa melainkan Rp100 juta perdesa ada lagi beberapa pengurangan dan penambahan di beberapa OPD.
Diakhir rapat Pimpinan Banggar Kaderismanto beserta anggota Banggar bersepakat meminta tim TAPD membawa Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) per OPD dan menghadirkan OPD tersebut di pembahasan Banggar Jumat (29/11).(adv)
Editor : Rindra Yasin