PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota (Wako) Agung Nugroho menegaskan komitmennya dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hal ini disampaikan Agung usai mengikuti Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Selasa (29/5/2025).
Sebagai wilayah yang tergolong rawan Karhutla, Agung menyatakan bahwa Pemko Pekanbaru siap menjalankan instruksi dari pemerintah pusat dan memperkuat koordinasi lintas sektoral.
"Kami tegaskan, Pemerintah Kota Pekanbaru siap sepenuhnya menjalankan arahan dari pusat. Koordinasi dengan berbagai sektor akan terus kami perkuat agar penanggulangan Karhutla bisa lebih efektif dan responsif," kata Agung.
Pemko Pekanbaru juga berkomitmen meningkatkan langkah preventif seperti deteksi dini, edukasi kepada masyarakat, serta patroli terpadu. Wali kota juga mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah Karhutla.
"Jangan anggap remeh kebakaran lahan. Ini ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan kita semua," tegasnya.
Agung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan demi kualitas udara dan masa depan yang lebih baik. "Menjaga bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak cucu," imbuhnya.
Dalam Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Selasa pagi tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh peserta Apel. Dia mengungkapkan, Presiden Prabowo menitipkan pesan penting yang harus diteruskan kepada jajaran di daerah.
Pertama, Presiden mengapresiasi kesiapsiagaan dan kerja keras seluruh pihak dalam menjaga lingkungan. Kedua, Presiden mengingatkan pentingnya mempertahankan capaian positif ini, agar tidak lagi terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang meluas hingga menjadi isu internasional.
"Presiden memberikan perhatian sangat besar terhadap isu kebakaran hutan. Karena dampaknya bukan hanya pada lingkungan dan kesehatan, tapi juga pada aspek politik kawasan, bahkan bisa memicu komplain atau gugatan dari negara-negara tetangga," kata Budi Gunawan.
Sebagai bentuk keseriusan, Presiden Prabowo telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Karhutla sejak 13 Maret 2025, yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Panglima TNI, serta Kapolri. Satgas ini bertujuan mempercepat, menguatkan, dan mengkoordinasikan upaya pencegahan serta penanganan karhutla secara nasional.
Menurut Budi Gunawan, hingga 17 April 2025, berdasarkan data satelit dan laporan lapangan, terdapat 144 titik panas dan sekitar 97 hektare lahan terbakar di Indonesia, dengan wilayah rawan diantaranya meliputi Aceh, Riau, Jambi, Sumsel, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah.
"Semua kekuatan, baik pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, kementerian-lembaga, dunia usaha, dan masyarakat harus bersatu dalam satu komando untuk menekan kebakaran hutan hingga titik minimal, bahkan zero fire," tegasnya.
Untuk pencegahan, pemerintah akan melakukan berbagai langkah seperti operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dimulai 1 Mei 2025, pembuatan sekat kanal, dan menjaga tinggi muka air di lahan gambut. Budi Gunawan juga meminta para gubernur, bupati, dan wali kota yang wilayahnya rawan karhutla untuk segera menyiapkan seluruh sumber daya, memperkuat koordinasi dengan BNPB dan kementerian terkait, serta mewajibkan perusahaan di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan untuk aktif dalam upaya pencegahan. "Pemerintah tidak akan ragu untuk menegakkan hukum kepada siapa pun yang lalai atau sengaja menyebabkan kebakaran," tegasnya.
Kepada masyarakat, relawan, mahasiswa, Pramuka, kelompok tani, dan seluruh elemen yang hadir, Budi Gunawan mengapresiasi partisipasi aktif mereka dan mengajak untuk terus melaporkan titik api melalui kanal laporan yang telah disiapkan. "Kita semua punya peran. Mitigasi dan pencegahan harus dilakukan sedini mungkin," tutup Budi Gunawan.
Pada kegiatan apel kesiapansiagaan tersebut, juga hadir Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, para pejabat setingkat menteri, Gubernur Riau Abdul Wahid dan Forkopimda Riau.
Editor : Rinaldi