PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Komandan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasam Hutan (PKH) menemui perwakilan massa Koalisi Masyarakat untuk Marwah Riau (Kommari) yang menggelar aksi di depan Kantor Kejati Riau, Kamis (20/11/2025).
Komandan Satgas PKH Mayjen TNI Doddy Triwinarto memastikan pihaknya mendengar dan mencatat apa yang dituntut masyarakat. Pihaknya siap memberikan data yang diminta dan juga keinginan-keinginan massa aksi yang mewakili masyarakat tersebut. Yang terpenting data yang diminta spesifik dan sesuai prosedur resmi.
Selain itu, Satgas PKH menurut Mayjen Dody juga menekankan akan menjembatani keinginan massa aksi. Termasuk permohonan dari para datuk dan tokoh adat masyarakat Pelalawan yang berkaitan dengan masyarakat yang terdampak penertiban Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
"Tadi yang menarik, ada kawan-kawan dan datuk-datuk juga memohon, bisa tidak lahan yang sudah dikuasai negara bisa dikerjasamakan kembali dengan masyarakat situ. Ini sekarang yang sedang kita cari solusi, kita komunikasikan dan jembatani, apa yang telah ditertibkan negara, oleh satgas, bisa kerjasamakan dengan masyarakat," ujar Mayjen Doddy usai pertemuan tersebut.
Jenderal bintang dua ini juga menegaskan, bahwa Satgas bekerja sesuai arahan Presiden. Bahwa, kata dia, Presiden pada posisi yang akan selalu membela rakyat kecil.
"Pada prinsipnya bahwa Bapak Presiden RI membela haknya rakyat, tidak akan menyengsarakan rakyat. Maka petugas di lapangan yang mewakili negara memperjuangkan hak masyarakat. Maka mari sama-sama kita pantau, kita lihat di lapangan," ujarnya.
Mayjen Dody pada kesempatan itu juga meminta masyarakat di TNTN tidak khawatir. Ia menegaskan, belum ada yang berubah di sana. Masarakat masih tetap bekeja, anak-anak tetap sekolah. Saat ini masih tahap verifikasi, petugas masih bekerja.
"Kita sedang klasifikasi, kita sudah sepakat bahwa hutan harus kembali pada fungsinya. Namun 7.000 orang (di TNTN, red) itu tidak sedikit. Kita butuh, kita akomodir," ujarnya.
Menurut Mayjen Doddy, sejauh ini pihaknya telah mempersiapkan 900 hektare lahan. Hal ini sebagai upaya mengakomodir masyarakat yang masih menduduki kawasan yang merupakan hutan lindung taman nasional. "Sudah kita siapkan 900 hektare. Saat ini masih proses klasifikasi," sebut Dody yang juga memastikan Satgas tak akan tergesa-gesa dan sembrono dalam mencari solusi itu.
Editor : Rinaldi