PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2025 DPRD Riau terus menggesa finalisasi. Hal ini terungkap dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Riau Kaderismanto, Selasa (14/4).
Rapat ini dilakukan dalam rangka mempercepat penggesaan penyusunan rekomendasi terhadap LKPJ Tahun 2025, dengan agenda keputusan akhir dari pendalaman dan analisa capaian kinerja OPD di lingkup Pemprov Riau.
Mengawali sambutan, Ketua Pansus LKPJ 2025 Androy Ade Rianda menyebutkan, LKPJ ini tidak hanya sebagai laporan pertanggungjawaban administratif semata. “Tapi juga alat evaluasi kita untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat ke depan,” ungkap Androy.
Baca Juga: Komisi V DPRD Riau Sorot Belum Dibayar Sisa Bonus Prestasi PON 2024
Untuk diketahui, LKPJ tersebut merupakan laporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selama satu tahun anggaran. Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru.
Pihaknya juga menekankan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memastikan APBD berdampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekadar pemenuhan administratif.
“Kami berharap LKPJ ini benar-benar menjadi instrumen evaluasi yang jujur, transparan, dan berorientasi pada perbaikan kebijakan ke depan, serta memastikan program-program kerja lebih tepat sasaran bagi kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Baca Juga: DPRD Dukung Pemprov Optimalkan PAD
Sementara itu, Sekdaprov Riau Syahrial Abdi menyatakan, finalisasi pembahasan LKPJ ini berarti menelaah peristiwa di Tahun 2025, seperti program pemerintah mana saja yang perlu diperbaiki kedepan, mana saja yang belum optimal dan maksimal serta mana saja yang sudah terlaksana dengan baik.
“Jadi mereka juga fair, mana yang bagus diapresiasi dan yang kurang bagus sama sama dibuatkan catatan untuk dilakukan perbaikan,” kata Syahrial.
Pihaknya juga menyebutkan terdapat dua hal yang menjadi penegasan dalam hasil finalisasi LKPJ dan akan resmi disampaikan pada rapat banggar pada 20 April 2026 mendatang, yaitu pembenahan di BUMD dan mendorong upaya yang telah dicetuskan oleh Plt Gubernur Riau untuk meningkatkan optimalisasi PAD.
“Karena di DPRD Riau sudah membentuk Pansus optimalisasi PAD, syukurnya Alhamdulillah semua forkopimda sudah satu suara untuk sama-sama mendorong percepatan peningkatan PAD dengan melakukan pembenahan secara sistemik,” ungkapnya.(gem)
Laporan AFIAT ANANDA
Editor : Arif Oktafian