PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Potensi kemarau panjang yang disebabkan oleh el nino (panas ekstrem) masih cukup tinggi meningkatkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Untuk itu, Pemerintah pusat bersama Pemerintah Daerah mulai mengintensifkan langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi meningkat di tahun 2026 ini. Pemerintah mengadakan apel kesiapsiagaan bersama jajaran lintas kementerian dan lembaga, perusahaan hingga Forkopimda terkait, di lapangan utama Pertamina Hulu Rokan (PHR) Rumbai, Sabtu (25/4). Kegiatan ini dipimpin langsung Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq.
Dalam apel kesiapsiagaan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menekankan pentingnya dilakukan kesiapsiagaan sejak dini menyusul proyeksi musim kemarau panjang yang diperparah fenomena iklim global. Ini menjadi strategi awal nasional dalam menghadapi ancaman karhutla di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Riau.
Berdasarkan proyeksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pusat, Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. Jika pada 2025 kemarau berlangsung sekitar 3–4 bulan, maka tahun ini durasinya diperkirakan mencapai hingga tujuh bulan.
Baca Juga: Kemarau Panjang, APHI Riau Perkuat Langkah Antisipasi Karhutla
Bulan April 2026 ini hampir sebagian besar wilayah di Indonesia sudah memasuki kemarau. Dan puncaknya diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus dan baru berakhir sekitar Oktober.
“Kalau puncak kemarau ini terjadi pada Juli hingga Agustus, artinya kita akan menghadapi sekitar tujuh bulan musim kemarau dan ini perlu persiapan yang matang. Apel kesiapsiagaan bencana inilah yang bisa menentukan apakah kita sudah siap terhadap potensi bencana alam yang dapat terjadi selama periode kemarau panjang ini,” jelasnya.
Belum lagi, diungkapkannya kondisi cuaca semakin diperparah dengan adanya fenomena el nino dari Samudra Pasifik dan Hindia yang meskipun berada pada level rendah hingga moderat, namun berlangsung cukup lama. Selain itu, curah hujan diprediksi menjadi salah satu yang terendah dalam 30 tahun terakhir.
Dirinya juga menyoroti Provinsi Riau yang memiliki karakteristik lahan gambut yang luas, bahkan mencapai hampir separuh dari total daratan. Kondisi tersebut diperparah dengan keberadaan ribuan kilometer kanal yang mengeringkan gambut saat musim kemarau sehingga dapat berpotensi menimbulkan kebakaran lahan di Riau.
Provinsi Riau juga memiliki lebih dari 13 ribu kilometer kanal, yang jika sudah memasuki musim kemarau panjang, air di gambut cepat keluar. Bahkan terdapat sejumlah titik yang tinggi muka air gambut itu sudah berada pada level rawan, yakni kurang dari 80 sentimeter, sehingga meningkatkan risiko kebakaran.
Itu sebabnya, dalam apel kesiapsiagaan bencana ini, pihaknya menekankan bahwa penanganan karhutla tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.
Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, hingga masyarakat. Ia meminta agar kesiapsiagaan tidak berhenti pada apel atau seremoni belaka, melainkan diwujudkan dalam langkah operasional konkret.
Pemerintah daerah diminta segera memetakan wilayah rawan, termasuk lokasi dengan penurunan tinggi muka air gambut serta area yang belum terpantau.
“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial. Perlu langkah operasional taktis dan pertemuan intensif hingga tingkat daerah, dan masyarakat juga dapat mendukung dengan tidak membuka lahan dengan cara dibakar agar karhutla sama-sama bisa kita cegah untuk kesehatan dan keselamatan ekosistem dan anak cucu kita mendatang,” tegasnya.
Hingga April 2026, Tercatat Karhutla 52 Ribu Hektare
Dari Januari hingga April 2026, peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mencapai 52 ribu hektare dan terdeteksi 3 ribu titik panas (hotspot) terbanyak di Kalimantan Barat dan Riau. Hal ini dikatakan Menteri Lingkungan Hidup RI/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq kepada wartawan usai Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Lahan di Lapangan Upacara Rumbai, Sabtu (25/4).
Dikatakan Hanif, terjadinya kebakaran lahan ini dikarenakan berkurangnya cadangan air di lahan gambut yang menyebabkan kekeringan. Di mana secara geografis, lebih setengah wilayah Provinsi Riau terdiri dari lahan gambut. Terdapat 13 ribu kilometer kanal yang membelah lahan gambut. Dan kanal-kanal di lahan gambut ini pada saat musim hujan membuat air lebih banyak mengalir sangat deras dan membuat gambut sangat rawan kebakaran saat musim kemarau.
“Untuk mengantisipasi kekeringan di lahan gambut maka langkah pertama yang dilakukan adalah membuat sekat di kanal sehingga cadangan air di lahan gambut tetap terjaga,” ujar Hanif.
Hanif memaparkan, tahun ini Indonesia akan mengalami kemarau panjang di mana masa awal kemarau pada April ini. Di beberapa daerah sudah memasuki kemarau dan diprediksi puncak kemarau terjadi pada bulan Juni-Juli dan akan berakhir pada bulan Oktober.
“Kepada BPBD dan seluruh perangkat daerah, kebakaran ini merupakan tanggung jawab kita bersama, mari kita bersama-sama menjaga agar tidak terjadi karhutla,” sebut Hanif.
PHR Perkuat Sinergi dalam Mitigasi Karhutla di Riau
PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menegaskan kesiagaan penuh dalam mengamankan kelancaran operasional objek vital nasional (obvitnas) dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Komitmen ini dibuktikan melalui peran aktif perusahaan sebagai tuan rumah Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Lahan di Lapangan Upacara Rumbai, Sabtu (25/4).
General Manager PHR Zona Rokan, Andre Wijanarko, menyatakan stabilitas ekosistem lingkungan merupakan fondasi penting bagi keandalan produksi migas nasional. Ancaman karhutla merupakan risiko operasional nyata yang berdampak langsung pada keandalan infrastruktur energi nasional dan keselamatan publik.
“Penurunan visibilitas, gangguan kesehatan pekerja, serta ancaman terhadap keselamatan masyarakat sekitar adalah risiko yang wajib kami mitigasi secara komprehensif sejak fase awal. Kesiagaan personel Fire Brigade dan formasi armada alat berat kami di lapangan hari ini merepresentasikan ketegasan PHR dalam melindungi aset negara sekaligus mengamankan ruang hidup masyarakat,” ujar Andre.
Kesiapan infrastruktur mitigasi di tingkat korporasi ini sejalan dengan strategi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dalam merespons tantangan hidrometeorologis tahun 2026. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, yang bertindak langsung sebagai Pembina Apel, menekankan fokus pemerintah pada aktivasi early fire response (respons dini tingkat tapak).
Keterlibatan PHR dalam penanggulangan bencana lingkungan mencakup pelaksanaan protokol preventif ketat di area konsesi dan tindakan responsif pada eskalasi regional. Pada periode siaga Idulfitri 1447 H lalu, tim penanggulangan kebakaran PHR langsung diterjunkan untuk memberikan dukungan taktis pada operasi pemadaman karhutla di wilayah Dumai. Dalam misi tersebut, PHR mengerahkan bantuan peralatan taktis dan personel guna membantu Satgas Gabungan (TNI, Polri, dan Manggala Agni) melokalisasi titik api di lahan gambut.
Apel Kesiapsiagaan Karhutla 2026 ini melibatkan lebih dari 500 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta perwakilan lintas korporasi. Kolaborasi masif ini menjadi bentuk validasi kesiapan Provinsi Riau dalam mengamankan ruang wilayahnya dari potensi anomali cuaca ekstrem tahun ini.(ayi/hen/ali/van/muh)
Editor : Bayu Saputra