PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini sedang melakukan seleksi calon komisaris dan direktur pada tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Di antaranya PT Riau Petroleum, PT Sarana Pembangunan Riau dan PT Permodalan Ekonomi Rakyat.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan proses seleksi berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi politik maupun praktik titipan.
Ia meminta Panitia Seleksi bekerja independen dan mengutamakan aspek integritas, kompetensi, serta rekam jejak calon.
Baca Juga: Unilak Wisuda 1.253 Lulusan, Total Alumni Capai 38 Ribu Lebih
“Saya tidak mau dengar ada istilah orang dekat atau titipan. BUMD ini milik rakyat Riau. Kalau salah kelola, yang rugi masyarakat juga. Jadi harus diisi orang-orang profesional yang paham bisnis dan punya komitmen memajukan daerah,” kata Plt Gubri.
SF Hariyanto menyebutkan beberapa BUMD Riau masih belum menunjukkan kinerja optimal dan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Karena itu, perbaikan tata kelola harus dimulai dari proses rekrutmen pimpinan yang ketat.
“Uji Kelayakan dan Kepatutan dilakukan terbuka. Libatkan akademisi dan lembaga independen supaya hasilnya bisa dipertanggungjawabkan ke publik,” ujarnya.
Baca Juga: 307 JCH Inhil Berangkat ke Tanah Suci dari Kota Batam
SF Hariyanto mengingatkan calon Komisaris dan Direksi terpilih nantinya tidak menjadikan BUMD sebagai alat politik.
“Kita tidak lagi bisa bekerja santai, harus bekerja keras semua, karena melihat kondisi keuangan kita, tak mungkin rasanya kalau kita tidak bekerja keras. Banyak tugas kita yang harus diselesaikan. Fokus saja kerja, cari untung yang wajar, setorkan dividen ke daerah, dan layani masyarakat. Itu tugas utama,” tegasnya. (sol)
Editor : M. Erizal