PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Petani kelapa sawit swadaya atau mandiri mulai sedikit bergairah. Pasalnya, dalam tiga hari belakangan harga kelapa sawit berangsur-angsur naik sedikit demi sedikit. Perubahan harga sawit di tingkat petani ini terlihat setelah adanya penjelasan pemerintah tentang pemberlakukan BUMN Ekspor di tahun 2027 bersama para pelaku eksportir CPO.
Kenaikan harga ini juga dipengaruhi penjelasan dari Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dan asosiasi kelapa sawit yang mengingatkan pemilik pabrik kelapa sawit (PKS) untuk tidak membeli harga di bawah harga acuan masing-masing daerah.Di Kuantan Singingi (Kuansing), harga pembelian kelapa sawit naik sejak 28 Mei 2026. Pemilik peron sawit atau toke penampung buah sawit petani, membeli dengan harga Rp2.580 per kilogram (kg) atau naik Rp70 per kg dari harga pada 25 Mei 2026 Rp2.510 per kg.
Kemudian harga pembelian kelapa sawit petani kali naik pada Sabtu (30/5) sebesar Rp120 per kg, sehingga harga sawit menjadi Rp2.700 per kg. Dan Ahad (31/5) harga sawit naik lagi sebesar Rp60 per kg sehingga harga sawit petani sekarang di tingkat peron menjadi Rp2.760 per kg.
Baca Juga: 31 SMAN Mark-up, Harga Seragam Rp566 Juta
“Alhamdulillah, harga sawit sudah mulai berangsur-angsur naik. Lumayanlah dari pekan kemaren,” kata Hepi Meizon, petani Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah dan diamini petani di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik, Karyono, Senin (1/6).
Hevi Meizon menambahkan, meski sudah berangsur naik, harga sawit diharapkan bisa kembali tembus di angka Rp3000-an per kg. Sebab dengan harga Rp2.760 per kg di tingkat peron, belum berimbang dengan harga pupuk yang mahal dan belum turun. Harga pupuk saat ini Rp570.000 per karung sampai Rp780.000 per karung.
“Kalau harga sawit masih diangkat Rp2.760 per Kg dengan pupuk yang tinggi segitu, masih belum sepadan dengan pendapatan petani. Kecuali harga pupuk bisa ditekan turun juga,” katanya.
Baca Juga: Beruang Madu Masuk Kebun Warga Kerumutan
Mereka tidak bisa menyalahkan toke peron. Sebab, toke peron membeli buah petani berdasarkan harga beli sawit di PKS. “Kalau PKS membeli dengan harga rendah, tentu toke peron membeli setelah mengurangi biaya operasional mereka. Karena ada selisih harga di PKS dan veron dan tidak mungkin sama,” katanya.
Menurutnya, pemerintah perlu juga memikirkan bagaimana bisa membantu petani swadaya atau mandiri. Minimal pupuk dan saprodi. Karena para petani mandiri dengan usahanya juga sudah mampu membuka lapangan kerja. Seperti tenaga panen, perawatan dan pemupukan.
Ini pun diungkapkan Karyono petani sawit swadaya di Desa Pantai. “Dengan harga yang turun sebelumnya, saya terpaksa menunda pemanenan dan baru mulai panen lagi karena harga sudah sedikit lumayan. Sebab kalau terlalu lama menunda, buah akan banyak brondol dan busuk di batang. Dan itu tidak baik,” ujarnya.
Saat ini, dari beberapa PKS yang ia tanya di sekitar areal perkebunan sawit miliknya, baru berani mengambil buah sawit petani Rp3.060 per kg sampai Rp3.065 per kg. Beda sebelum 20 Mei 2026 yang rata-rata PKS mengambil buah Rp3.500 per kg sampai Rp3.600 per kg.
Dua pemilik peron sawit di Kuansing, Pebri dan Iwan yang dimintai tanggapannya mengakui kalau harga baru naik tiga kali dalam pekan ini, atau sekitar Rp250 perk. Sehingga dari harga Rp2.500 per kg, sekarang sudah menjadi Rp2.760 per kg.
Baca Juga: Harga Sawit Petani Anjlok, APKASINDO Riau: Spekulan Jangan Cari Kesempatan
Mereka membeli harga sawit petani mengacu pada harga sawit di tingkat PKS. Di tingkat PKS harga beli baru Rp3.060 per kg. Dari harga beli di PKS itu, setelah mengurangi biaya operasional termasuk transportasi maka harga sawit petani di tingkat peron baru Rp2.760 per Kg. “Kita sama-sama berharap, harga sawit kembali pulih seperti semula,” ujar Pebri.
Demikian juga di Indragiri Hulu (Inhu). Harga TBS kelapa sawit dimulai membaik dan sudah naik mencapai Rp2.350 per kg, Senin (1/6). Salah seorang petani kelapa sawit di Kecamatan Rengat Barat Sandar Nababan mengatakan, harga Rp2.350 per kg ini terhitung sejak Ahad (31/5). “Harga TBS kelapa sawit sudah mulai naik,” ujarnya.
Dijelaskannya, dalam dua pekan terakhir ini, harga TBS kelapa sawit sempat anjlok mencapai Rp 3.300 per kg. Secara rinci disampaikannya, dari harga TBS kelapa sawit Rp 3.300 per kg sempat turun menjadi Rp1.800 per kg. Kemudian dalam beberapa hari kemudian, sempat naik menjadi Rp 2 ribu per kg.
Untuk itu harapnya, harga TBS kelapa sawit hendaknya kembali normal. Karena biaya perawatan kelapa sawit juga sangat mahal. “Semoga kondisi ini cepat berlalu dan harga TBS kelapa sawit kembali normal,” harapnya.
Di Indragiri Hilir (Inhil) juga demikian. Sempat anjlok hingga kisaran Rp1.000 hingga Rp1.100 per kg, harga TBS kelapa sawit, kini perlahan mulai mengalami kenaikan. Salah seorang petani sawit di Kecamatan Kemuning, Fajar mengatakan, harga sawit sebelumnya berada pada kisaran Rp2.900-Rp3.100 per kg.
Dalam beberapa waktu terakhir harga sempat turun drastis hingga menyentuh Rp1.000-Rp1.100 per kg. “Turunnya cukup terasa bagi petani karena selisihnya sangat jauh dibanding harga sebelumnya,” ujarnya, Senin (1/6). ‘’Kondisi saat ini mulai membaik. Harga sawit di tingkat petani perlahan naik dan berada pada kisaran Rp2.300-Rp2.500 per kilogram,’’ tambahnya.
Meski belum kembali ke harga normal, kenaikan tersebut memberikan harapan bagi petani sawit yang selama ini mengandalkan hasil kebun sebagai sumber utama pendapatan keluarga. “Alhamdulillah sekarang sudah mulai naik lagi. Mudah-mudahan bisa terus membaik dan kembali seperti sebelumnya,” harapnya.
Harga TBS Sawit Turun akibat Ketakutan PKS
Harga TBS kelapa sawit di Provinsi Riau, belakangan ini sempat mengalami penurunan cukup signifikan. Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau Djono A Burhan mengatakan, setelah dipelajari, turunnya harga kelapa sawit dikarenakan ketakutan pelaku industri, khususnya PKS yang takut tidak bisa menjual lagi minyak CPO-nya.
Hal ini diketahui saat Apkasindo pusat mengadakan rapat dengan wakil menteri pertanian dan pelaku usaha, saat itu diketahui bahwa banyak dari PKS itu wait and see, apakah dia masih akan bisa menjual CPO atau tidak. Namun pada saat itu, Wamentan menyampaikan bahwa segala bentuk kontrak yang saat ini sudah berjalan, tetap dihormati pemerintah dan sekarang ada masa transisi sampai 1 Januari 2027.
“Dengan demikian, maka bisnis akan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan jika fokus pada turunnya harga sawit, bisa dilihat harga CPO internasional aman saja dan tidak turun. Tapi kenapa harga TBS petani turun, jadi bukan karena adanya PT DSI tapi karena ketakutan pelaku industri. Kami dari petani kelapa sawit Apkasindo malah mendukung adanya PT DSI ini karena kami yakin dan percaya bahwa PT DSI bisa memberikan transparansi yang lebih baik dalam industri kelapa sawit,” ujarnya.
Sementara itu, dalam hal adanya surat edaran yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Riau, pihaknya mendukung karena hal tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap petani kelapa sawit di Riau. Karena di Riau dari 4 juta hektare (ha) kebun kelapa sawit, 2,4 juta ha dimiliki oleh masyarakat, jadi dampak ekonominya sangat luar biasa. “Kami mengharapkan ke depan ada dukungan yang berkesinambungan tidak hanya pada situasi mendesak seperti ini,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga berharap bahwa Riau adalah produsen kelapa sawit nomor satu di Indonesia harus menjadi teladan dalam pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Karena itu pihaknya mendorong kepada petani untuk meningkatkan produktivitas dan mengedepankan unsur pengelolaan yang berkelanjutan.
“Kepada pemerintah kami berharap harga kelapa sawit yang stabil dan berkeadilan, sehingga kami dapat membeli pupuk, mengelola kebun dengan lebih baik dan memberikan pendapatan yang baik untuk membantu perekonomian masyarakat dan daerah,” harapnya.
Ketua Apkasindo Rokan Hilir (Rohil) Tomy Evo Sihombing menambahkan anjloknya harga TBS di tingkat petani, khususnya petani swadaya, bukan sekadar fenomena pasar biasa. Menurutnya, kondisi tersebut lebih mencerminkan adanya kegagalan pasar dan lemahnya implementasi kebijakan yang seharusnya melindungi petani.
“Ini tentu menjadi hal yang mengejutkan. Saat harga CPO global menguat, seharusnya petani juga merasakan dampak positifnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, harga TBS di tingkat petani mengalami penurunan yang cukup tajam,” ujar Tomy, Senin (1/6).
Menurutnya, dari perspektif ekonomi kelembagaan, kondisi tersebut bukanlah anomali teknis yang terjadi secara alami. Ia menilai ada indikasi kegagalan pasar yang diperparah oleh belum efektifnya kebijakan pengawasan terhadap tata niaga sawit.
Tomy menjelaskan, salah satu indikator kegagalan pasar terlihat dari perbedaan antara harga patokan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan harga pembelian yang terjadi di lapangan. Selain itu, ia juga menyoroti belum adanya tindakan tegas terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) yang diduga tidak mengikuti harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kegagalan pasar terlihat jelas dari harga patokan yang sudah ditetapkan pemerintah, namun tidak sepenuhnya dijalankan. Sementara dari sisi kebijakan, masyarakat belum melihat adanya langkah konkret atau tindakan tegas terhadap PKS yang bermain dalam penetapan harga TBS,” katanya.
Lebih lanjut, Tomy mengungkapkan bahwa hampir 90 persen PKS di Kabupaten Rohil melakukan penurunan harga TBS secara bersamaan setelah muncul wacana kebijakan pemerintah pusat yang akan menerapkan sistem perdagangan CPO satu pintu sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan petani karena penurunan harga terjadi ketika fundamental pasar sawit sebenarnya masih cukup baik. Situasi pasar yang dipenuhi ketidakpastian kemudian dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha untuk menekan harga pembelian TBS di tingkat petani.
“Di tengah kekhawatiran dan ketidakpastian pasar, petani menjadi pihak yang paling dirugikan. Yang paling merasakan dampaknya adalah petani swadaya karena mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat dibanding perusahaan besar,” ujarnya.
Meski demikian, Tomy mengaku masih memiliki harapan terhadap langkah pemerintah pusat. Ia menyambut baik pernyataan Wakil Menteri Pertanian yang meminta seluruh pihak untuk tidak memainkan harga TBS selama harga CPO masih berada dalam kondisi yang baik.
Menurutnya, instruksi tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang ketat dan tindakan nyata di lapangan agar petani benar-benar mendapatkan perlindungan dari praktik-praktik yang merugikan.
“Kami berharap ada pengawasan yang lebih kuat dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang tidak mengikuti ketentuan. Petani membutuhkan kepastian agar hasil kebun mereka dihargai secara wajar sesuai kondisi pasar yang sebenarnya,” tegasnya.
Petani Rohil Mengeluh Keluh
Salah seorang petani sawit di Bagansiapiapi, Rokan Hilir, Hendri (53) mengungkapkan, harga TBS di tingkat petani masih di kisaran Rp2.500 per kg. Sementara harga di PKS berkisar Rp3.000 per kg. Namun, sejak akhir Mei lalu, harga sawit tiba-tiba merosot hingga menyentuh angka sekitar Rp1.650 per kg.
Penurunan tersebut terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan kembali naik. “Biasanya kalau harga turun itu bertahap. Tiga hari turun Rp50 per kg, pekan berikutnya turun lagi Rp100 per kg, lalu biasanya naik kembali. Tapi sekarang sekali turun langsung sangat jauh. Ini yang membuat petani terkejut,” ujarnya, Senin (1/6).(dac/*2/kas/sol/fad)
Editor : Arif Oktafian