BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) - Seperti berburu dengan waktu, hingga saat ini, DPRD Rokan Hilir (Rohil) melalui badan anggaran (Banggar) bersama pemerintah daerah Rohil melalui TAPD melakukan pembahasan intensif terkait dengan APBD 2026.
Rapat banggar tersebut berlangsung pada Sabtu (29/11/2025) siang, dan malam ini rapat diskorsing sementara waktu. Terlihat ruangan rapat yang dilaksanakan di ruang sidang paripurna sudah kosong. Sejumlah kepala OPD terlihat duduk-duduk menunggu kegiatan lanjutan yang akan dilaksanakan.
Sebelumnya pada Jumat (28/11/2025) DPRD Rohil siapkan dua agenda paripurna, yakni Penyampaian Laporan Akhir Pansus Pembahasan Ranperda Penyertaan Modal pada PT BPR Rohil (perseroda) sekaligus pengambilan keputusan.
Selanjutnya paripurna Penyampaian Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Rohil 2026. Namun dari sejumlah saran, masukan anggota dewan yang hadir, paripurna Penyampaian Laporan Akhir Pansus Pembahasan Ranperda Penyertaan Modal pada PT BPR Rohil (perseroda) sekaligus pengambilan keputusan terpaksa ditunda, dan didahulukan agenda Penyampaian Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Rohil 2026.
Di mana pada penyampaiannya Bupati Rohil H Bistamam mengungkapkan Pemkab melalui Bapenda akan maksimal mengali sumber PAD dan terus berupaya evaluasi secara periodik, serta mengidentifikasi potensi PAD. Langkah itu, terangnya, dilakukan melalui pemetaan potensi pendapatan termasuk di sektor yang belum tergarap secara maksimal seperti sektor wisata.
Di samping itu, kata Bistamam, Bapenda harus dapat menggali sumber pendapatan secara intensif, dengan berbagai langkah, kebijakan yang strategis, serta meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait serta pusat dan akademika.
Keseluruhan menanggapi pandangan umum fraksi DPRD Rohil, bupati menyebutkan saran dan masukan yang ada akan diformulasikan dengan langkah kebijakan dan program-program.
Selain itu, tambahnya, perlu dilakukan optimalisasi PAD lewat digitalisasi sistem pemungutan, transparansi data serta penegakan pengawasan. Dengan tak menafikan pentingnya pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan. Begitu juga perhatian pada bidang kesehatan, pendidikan, kesehatan dan perekonomian.
Fraksi-fraksi di DPRD Rohil secara umum telah menelaah nota penjelasan bupati atas ranperda APBD 2026, dimana untuk pendapatan daerah 2026 ditargetkan Rp2,1 triliun lebih. Telah mengalami penurunan sebesar Rp371 miliar lebih bila dibandingkan dengan periode berjalan pada APBD 2025 sebesar Rp2,5 triliun lebih.
Penurunan tersebut dipicu oleh penurunan pendapatan transfer pusat yang signifikan, selain itu pendapatan pajak daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dana desa, dana bagi hasil pajak, dan bantuan keuangan khusus pemprov ke kabupaten.
Sementara belanja daerah, berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah maka jumlah anggaran yang direncanakan dibelanjakan adalah Rp2,2 triliun lebih terdapat defisit anggaran sebesar Rp64miliar lebih.
Setelah penyampaian jawaban pemda tersebut, dilanjutkan dengan pembahasan banggar bersama TAPD dijadwalkan Sabtu (29/11/2025) dan saat ini masih di skor atau istirahat. (fad)
Editor : Edwar Yaman