PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mulai mengendus adanya potensi pajak yang belum tergarap maksimal.
Untuk menggenjot penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), tim penertiban dan pengawasan Pajak Daerah Rohul turun langsung ke lapangan melakukan uji petik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap sejumlah perusahaan di Kabupaten Rohul.
Langkah yang tak biasa ini, Bapenda menggandeng aparat penegak hukum (APH) mulai dari Kejaksaan Negeri, Polres, Satpol PP hingga DPRD Rohul turun kelapangan untuk memastikan pengawasan berjalan ketat.
Baca Juga: Menuju Sanitasi Layak dan Merata, Kemenkum Riau Selaraskan Ranperbup Rohil
Uji Petik PBB yang baru pertama kali dilakukan Bapenda Rohul ini, sasarannya bukan sektor kecil.
Melainkan perusahaan besar seperti pabrik kelapa sawit (PKS), rumah sakit (RS) swasta, pabrik pengolahan cangkang hingga hotel menjadi target dalam mengoptimalkan penerimaan PAD Rohul.
Plt Kepala Bapenda Rohul Zulheri SE MSi, mengungkapkan langkah ini merupakan bagian dari upaya serius Pemerintah Kabupaten Rohul dibawah kepemimpinan Bupati Anton dan Wakil Bupati H Syafaruddin Poti dalam upaya menggenjot penerimaan PAD Rohul dari sektor pajak daerah.
Baca Juga: Advokat Abdul Wahid Sorot BAP Saksi Seragam
“Uji Petik PBB dengan sasaran utama perusahaan sawit, rumah sakit swasta, hotel dan pabrik cangkang. Kita melibatkan tim gabungan dari Bapenda, APH, DPRD dan Satpol PP Rohul untuk memastikan pendataan dan pengawasan pajak berjalan maksimal,” ujar Zulheri menjawab Riaupos.co, Kamis (23/4/2026), terkait upaya peningkatan PAD Rohul sektor Pajak Daerah
Namun di balik itu, lanjutnya, dari pengamatan Bapenda Rohul menemukan indikasi mencolok. Nilai jual objek pajak (NJOP) yang selama ini diterapkan dinilai belum mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Dalam uji petik PBB yang menjadi target sasaran peningkatan PAD, Zulheri belum menjelaskan nama PKS, Hotel, RS Swasta dan Pabrik Cangkang yang dilakukan di lapangan.
“Yang jelas dari hasil pengamatan sementara di lapangan, NJOP masih relatif rendah dibanding kondisi riil, baik dari luas lahan, bangunan, maupun kapasitas produksi seperti tonase PKS. Bapenda Rohul akan melakukan kajian ulang terhadap sejumlah objek pajak milik perusahaan yang belum mencerminkan kondisi riil,'' ungkapnya.
Temuan ini, lanjut Sekretaris Bapenda Rohul itu, membuka peluang adanya potensi pajak yang besar dan belum tergali optimal di sektor PBB ini.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapenda Rohul akan melibatkan lembaga penilai independen bersertifikat guna melakukan kajian ulang NJOP. Tujuannya, memastikan penetapan pajak lebih objektif, akurat dan berkeadilan.
Baca Juga: Kejurda Futsal Piala Gubernur Riau 2026 Bergulir, Juara Bertahan Tertahan
Dengan turunnya tim gabungan, tambahnya, langkah yang diambil Pemkab Rohul ini, akan memperketat pengawasan sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak.
''Kita optimis, dari hasil uji petik ini akan membuka potensi baru penerimaan daerah dari sektor PBB. Harapannya, PAD meningkat dan pembangunan Rohul bisa lebih optimal,” tutup Zulheri. (epp)
Editor : M. Erizal