SIAK (RIAUPOS.CO) – Bupati Siak Afni Zulkifli mengapresiasi komitmen perusahaan kehutanan, khususnya PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), yang menyatakan kesiapannya untuk menjalankan Remedy Framework dari Forest Stewardship Council (FSC). Ia menilai, langkah ini sejalan dengan visi-misi Pemerintah Kabupaten Siak dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Kami sangat bersyukur dan merasa diberkahi karena FSC memilih Siak sebagai tuan rumah kegiatan ini. Ini membuka cakrawala baru bagi kami. Selama ini kami bertanya-tanya, bagaimana peran kami sebagai bupati bisa ikut mengawasi pemegang izin kehutanan? Lewat FSC ini, akhirnya jelas,” ujar Bupati Siak Afni Zulkifli dalam Dialog Pemangku Kepentingan Implementasi Kebijakan FSC di Balairung Empat Suku, Kediaman Dinas Bupati Siak, Selasa (15/7/2025).
Menurut Afni Zulkifli, FSC memiliki prinsip-prinsip ketat dalam sertifikasi kehutanan. Salah satunya, perusahaan tidak boleh memiliki konflik dengan masyarakat di wilayah operasionalnya.
“Dan itu hanya bisa diketahui oleh pemerintah daerah. Jadi kami sangat mendukung langkah perusahaan yang ingin mengikuti standar FSC. Jika perusahaan induk sudah bergerak ke arah itu, saya yakin para supplier-nya juga akan ikut,” kata Afni Zulkifli.
Namun demikian, ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak salah menafsirkan proses ini.
“Jangan mentang-mentang nanti ada kolaborasi, masyarakat malah membuka kebun sawit baru. Saya sudah buat surat edaran, tidak boleh ada sawit baru dan tidak boleh ada SKT baru, khususnya di lahan hutan produksi,” tegasnya.
FSC adalah organisasi internasional nonpemerintah yang mengembangkan standar pengelolaan hutan secara bertanggung jawab. Didirikan di Jerman pada 1993, FSC menetapkan kriteria keberlanjutan yang ketat, termasuk perlindungan hak masyarakat adat, pekerja, dan ekosistem hutan. Produk yang dihasilkan dari hutan bersertifikasi FSC mendapatkan label khusus yang menjamin asal-usul dan tanggung jawab sosial-lingkungannya.
Salah satu inisiatif FSC yang kini mulai diterapkan di Indonesia adalah Remedy Framework, yakni proses pemulihan dampak sosial dan lingkungan dari praktik masa lalu yang dianggap tidak dapat diterima. Proses remediasi ini dilakukan secara adil, inklusif, dan berbasis dialog dengan masyarakat terdampak.
Direktur FSC Indonesia, Hartono Prabowo, menjelaskan bahwa kerangka ini dirancang sebagai langkah konkret restorasi.
“FSC menyiapkan sistem yang sudah teruji, termasuk contoh program remediasi. Semuanya dilakukan melalui dialog multipihak. FSC juga mensyaratkan minimal 20 persen kawasan kelola untuk dilindungi, baik di dalam maupun di sekitar konsesi,” jelasnya.
Senada dengan itu, Direktur Patala Unggul Gesang, Ir Nazir Foead, menyebut remediasi FSC sebagai peluang bagi perusahaan untuk memperbaiki dampak sosial dan lingkungan masa lalu.
“Misalnya, jika masyarakat kehilangan tanaman obat karena aktivitas perusahaan, maka solusi bukan uang tunai, tapi kebun tanaman obat yang dibangun bersama, dengan dukungan teknis dan pemasaran dari perusahaan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sertifikasi FSC juga menjadi nilai tambah bisnis. “Perusahaan yang bersertifikat dianggap bebas konflik, peduli HAM, dan ramah lingkungan. Ini membuka akses pada pasar global dan investasi berkelanjutan. Sebaliknya, perusahaan yang menolak proses ini berisiko ditinggal pasar,” tegas Nazir.
Menanggapi inisiatif FSC, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menyatakan dukungannya dan siap menjalankan seluruh proses dalam Remedy Framework sebagai bagian dari transformasi berkelanjutan.
“Sebagai bagian dari komitmen kami terhadap keberlanjutan dan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, RAPP menyatakan kesiapan penuh untuk menjalankan Remedy Framework dari FSC. Ini adalah langkah penting dalam memenuhi persyaratan re-association dan sertifikasi FSC, serta memastikan operasional kami sejalan dengan prinsip keberlanjutan global,” ungkap Wan Jakh, GM Stakeholder Relations RAPP.
RAPP juga menyampaikan bahwa proses remediasi akan dijalankan secara terbuka, adil, dan inklusif. “Kami memahami harapan masyarakat agar remediasi sosial dapat segera dimulai. RAPP akan mengikuti seluruh tahapan sesuai panduan FSC, sambil terus berdialog dengan para pemangku kepentingan dan memperkuat program kemitraan yang sudah berjalan,” lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa RAPP berkomitmen untuk tumbuh bersama masyarakat dan lingkungan. "Juga terus berkontribusi dalam pembangunan sosial-ekonomi yang adil dan berwawasan lingkungan," tutupnya.(ali)
Editor : Edwar Yaman