
BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan Pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Bengkalis, belum lama ini. Salah satu Ranperda yang dibahas dalam Propemperda ini adalah tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan didampingi Wakil Ketua III H Misno, serta dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Dr Ersan Saputra.
Penyusunan Propemperda merupakan proses bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, yang dilaksanakan melalui rapat kerja dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Baca Juga: Kampar Rancang Pembentukan Desa Baru, 31 Ranperda Masuk Program Prioritas
Sebelum pembacaan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Bengkalis, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) H Muhammad Rafee menyampaikan usulan Propemperda Tahun 2027 kepada pimpinan dewan.
H Muhammad Rafee menjelaskan, penyusunan Propemperda ini turut mempertimbangkan realisasi pembentukan peraturan daerah pada tahun 2026. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penambahan Propemperda dapat dilakukan paling banyak 25 persen dari jumlah Ranperda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
“Berdasarkan Propemperda Tahun 2026, telah dilakukan pembahasan dan pengesahan sebanyak 3 Perda, sementara 3 Rancangan Perda lainnya masih dalam proses pembahasan. Tentunya, pelaksanaannya menghadapi berbagai dinamika dan konsekuensi dalam penyelesaiannya,” jelasnya.
Ia mengatakan, adapun Bapemperda bersama Pemerintah Daerah menerima dan menyetujui enam Rancangan Perda untuk dimasukkan ke dalam Propemperda.
Keenamnya meliputi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bengkalis 2026, Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bengkalis 2027, serta Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bengkalis 2028.
Selanjutnya, Rancangan Perda tentang Penghormatan, Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bengkalis, Rancangan Perda tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika, serta Rancangan Perda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Baca Juga: PTDH Kedua Jenderal Bintang 2 Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Menyesal
Dijelaskannya, pembahasan dan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap Ranperda dilaksanakan melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(ksm)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




