
RENGAT (RIAUPOS.CO) - Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Ade Agus Hartanto SSos MSi menegaskan, para pejabat yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas pada kegiatan forum konsultasi publik akan menjadi catatan khusus.
Karena kegiatan forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Inhu tahun 2025- 2030 dan RKPD Kabupaten Inhu tahun 2026 sangat penting.
“Saya lihat dari yang hadir ini, banyak kepala OPD yang tidak hadir dan ini akan menjadi catatan khusus untuk evaluasi,” ujar Bupati pada acara kegiatan Forum Konsultasi Publik RPJMD di aula Kantor Bappeda Inhu, Senin (21/4).
Menurut Bupati, ketika penyusunan RPJMD Kabupaten Inhu tahun 2025 - 2030 dan RKPD Kabupaten Inhu tahun 2026 seorang pejabat tidak hadir, tentunya sudah memberikan sinyal untuk tidak ikut bersama-sama membangun. Sehingga dengan kondisi itu, selaku pimpinan dapat memahami sinyal yang diberikan oleh kepala OPD tersebut.
Untuk itu, katanya, agar dapat memastikan kehadiran para pejabat. Bupati berjanji akan meminta absen tersebut. “Pejabat yang ingin bersama-sama membangun daerah ini, tentunya harus jelas komitmen dan keseriusannya,” tegasnya.
Penyusunan RPJMD Kabupaten Inhu tahun 2025 - 2030 dan RKPD Kabupaten Inhu tahun 2026, sambungnya, sesuai dengan visi dan misi pasangan Ade Agus Hartanto-Hendrizal. Bahkan, untuk mewujudkan visa dan misi tersebut didukung dari berbagai masukan masyarakat dan hasil turun lapangan.
Infrastruktur jalan merupakan program unggulan dan prioritas. Kondisi jalan yang sangat memprihatikan, sudah lama dikeluhkan masyarakat selama ini. “Penanganan infrastruktur bukan semata-mata harus di aspal tetapi bagaimana jalan yang rusak tersebut dapat fungsional dan layak dilewati,” katanya.
Lebih jauh disampaikannya, jalan merupakan kunci utama untuk mendukung sektor perekonomian. Makanya sektor infrastruktur jalan merupakan program unggulan dan prioritas. “Hampir setiap pekan, kami terus turun dan memantau kondisi jalan tersebut,” terangnya.(gem)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




