Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Atas Tuduhan Monopoli, Pemerintah AS Gugat Google 

H
Penulis: Hary B Koriun❯
Photo
Photo

WASHINGTON (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menggugat Google atas tuduhan melakukan praktik monopoli terkait mesin pencarian serta iklan. Ini merupakan gugatan kasus antimonopoli terbesar di AS dalam puluhan tahun terakhir.


Advertisement

Wakil Jaksa AS Agung Jeffrey Rosen mengatakan, kasus yang diajukan kepada kejaksaan 11 negara bagian mengarah pada dominasi Google di ekosistem online.

"Google merupakan pintu gerbang ke internet, tapi dia melakukan monopoli melalui praktik pengecualian yang membahayakan persaingan," kata Rosen, dikutip dari AFP, Rabu (21/10/2020).

Disebutkan dalam materi gugatan, Google membayar miliaran dolar untuk memperkuat posisi monopolinya.

Advertisement

Gugatan yang diajukan di Washington DC itu juga menyatakan, tindakan Google telah membuat para pesaing tutup serta mengusulkan agar pengadilan mempertimbangkan berbagai upaya hukum.

Pengadilan diminta untuk melarang Google melakukan praktik anti-persaingan serta mempertimbangkan perubahan struktural pada perusahaan yang mungkin bisa mengarah pada pembubaran.

Sementara itu Google menyebut gugatan tersebut sangat cacat.

Advertisement

"Orang menggunakan Google karena mereka yang memilih, bukan terpaksa atau mereka tidak bisa mendapatkan alternatif," kata penasihat umum Google, Kent Walker.

Menurut dia, gugatan ini tidak akan membantu konsumen. Sebaliknya, secara artifisial akan mendukung mesin pencarian alternatif berkualitas rendah, menaikkan harga seluler, serta mempersulit orang mendapatkan layanan pencarian yang ingin mereka gunakan.

Gugatan ini diajukan setelah melalui penyelidikan berbulan-bulan yang dilakukan otoritas anti-persaingan usaha federal serta negara bagian.

Penegak hukum AS juga melakukan penyelidikan paralel ke perusahaan raksasa teknologi lain seperti Amazon, Facebook, dan Apple. Perusahaan-perusahaan itu dituduh mencekik persaingan dan memperburuk ketidaksetaraan ekonomi.

Laporan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS baru-baru ini menyarankan Google dan perusahaan lain harus bubar demi mempertahankan persaingan.

Sumber: AFP/News/USA Today
Editor: Hary B Koriun
 

Advertisement
Editor : Hary B Koriun
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Program Bug Bounty Open Source Dihentikan Sementara oleh Google, Ini Penyebabnya

Program Bug Bounty Open Source Dihentikan Sementara oleh Google, Ini Penyebabnya

Google hentikan sementara program bug bounty karena lonjakan signifikan dalam pengajuan laporan yang dihasilkan otomatis menggunakan AI

Apakah Donald Trump “Dihukum” di Midterm?

Apakah Donald Trump “Dihukum” di Midterm?

Pemilu midterm AS 2026 menjadi ujian dukungan politik Donald Trump di tengah polemik perang Iran dan kenaikan biaya hidup.

Lagi, AS Kenakan RI Tarif Impor 10 Persen

Lagi, AS Kenakan RI Tarif Impor 10 Persen

AS kembali kenakan tarif impor 10 persen untuk produk Indonesia lewat Section 301 terkait kebijakan barang hasil kerja paksa.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer