SELATPANJANG(RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti akan membebaskan beberapa bidang lahan yang masuk dalam lokasi Pembangunan Pelabuhan Dorak.
Pembebasan sisa lahan yang dibutuhkan dianggap sebagai langkah strategis agar pembangunan Pelabuhan Dorak yang telah terhenti lebih dari satu dekade itu kembali berlanjut.
Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti, M. Fahri mengatakan pembebasan lahan seluas 3.187 meter persegi akan menjadi pintu masuk utama pelabuhan.Tanpa penyelesaian tahap ini, pembangunan lanjutan oleh pemerintah pusat tidak dapat dilaksanakan.
“Pembebasan lahan ini menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah sedang menyiapkan seluruh tahapan agar prosesnya bisa segera dilaksanakan,” ujar Fahri, Senin (5/1/2026).
Saat ini, Pemkab Meranti telah merampungkan sejumlah tahapan teknis, penyusunan studi kelayakan (FS), perhitungan estimasi ganti rugi, hingga pembentukan Daftar Penilai Pengadaan Tanah (DPPT) dan penunjukan appraisal.
Sejumlah proses berjalan sesuai rencana, pembebasan lahan ditargetkan rampung pada awal tahun anggaran 2026 ini. Selanjutnya, lahan tersebut akan dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan sebagai syarat dimulainya pembangunan fisik.
“Setelah pembebasan lahan selesai, lahan itu langsung kita serahkan ke pemerintah pusat. Ini hibah lanjutan setelah sebelumnya kami menghibahkan lahan seluas 74.324 meter persegi pada 2024 lalu,” jelasnya.
Langkah pembebasan lahan ini juga sejalan dengan progres di tingkat pusat. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan saat ini tengah menyusun Rencana Induk Pelabuhan (RIP) serta Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Dorak.
Dalam audiensi virtual beberapa waktu lalu, Ditjen Hubla menyampaikan target pembangunan fisik pelabuhan dapat dimulai pada tahun anggaran 2026, dengan catatan seluruh persyaratan daerah telah terpenuhi.
Perwakilan Pemkab Kepulauan Meranti, Muzamil, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan pelabuhan laut bagi daerah kepulauan seperti Meranti yang hingga kini belum memiliki pelabuhan laut resmi, meski sudah 17 tahun berdiri sebagai daerah otonom.
“Letak geografis Meranti yang terdiri dari banyak pulau membuat pelabuhan menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah telah menyampaikan berbagai kendala yang selama ini menghambat pembangunan, sekaligus menegaskan komitmen penuh Pemkab Meranti untuk menyelesaikan kewenangan daerah, terutama pembebasan lahan.
Sementara itu, Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Muhammad Anto Julianto, mengapresiasi langkah konkret yang ditempuh Pemkab Meranti.
“Kami menyambut baik keseriusan pemerintah daerah. Semua masukan dan usulan akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan ke depan,” ujarnya.
Sebagai informasi, proyek Pelabuhan Dorak telah dimulai sejak 2012 melalui skema multiyears 2012–2014 dengan total anggaran Rp92 miliar. Namun hingga 2013, progres pembangunan baru mencapai 40,7 persen sebelum terhenti akibat persoalan hukum.
Kini, melalui langkah pembebasan lahan yang tengah dipersiapkan, Pemkab Meranti berharap Pelabuhan Dorak kembali bergerak dan menjadi simpul penting transportasi laut serta penggerak ekonomi pesisir Meranti.
“Pembebasan lahan ini penentu. Kalau ini selesai, Dorak bisa hidup kembali,” tutup Fahri. (wir)
Editor : M. Erizal