JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Inisiatif internasional yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk Dewan Perdamaian mendapat sorotan cukup tajam di Tanah Air.
Pasalnya, inisiatif tersebut dinilai tidak benar-benar mau membantu fasilitasi terwujudnya perdamaian antara Israel dengan Palestina. Sebaliknya, inisiatif tersebut justru dinilai untuk melanggengkan imperialisme dan dominasi politik Amerika di dunia internasional.
Jaringan Gusdurian Indonesia secara tegas menolak Board of Peace bentukan Donald Trump karena dinilai sangat kental dengan kepentingan Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama Israel.
Di sisi lain, Palestina sama sekali tidak dilibatkan dalam proses konsultasi sejak awal pembentukan Board of Peace dan tidak ada satu pun perwakilan Palestina yang duduk di dalam dewan tersebut. Inisiatif Donald Trump juga dinilai dapat melemahkan lembaga resmi internasional seperti PBB, dan berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak transparan.
“Menolak Board of Peace yang digagas oleh Presiden Donald Trump karena hal itu nyata-nyata bukan jalan menuju kemerdekaan bangsa Palestina dan merupakan upaya dominasi politik imperial dengan bungkus perdamaian,” tegas Direktur Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid, dalam keterangannya.
Gusdurian juga menyoroti keikutsertaan Indonesia dalam inisiatif Board of Peace bentukan Donald Trump. Bagi jaringan yang anggotanya adalah para pecinta mendiang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, keterlibatan Indonesia melanggar amanah konstitusi sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD tentang kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di muka bumi harus dihapuskan.
Gusdurian mendesak Pemerintah Indonesia untuk menarik diri dari keterlibatannya dalam Dewan Perdamaian Donald Trump karena dianggap bertentangan dengan amanah konstitusi untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.
“Meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan mekanisme PBB yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat Palestina melalui Dewan HAM PBB atau mekanisme hukum internasional lainnya,” ungkap Alissa Wahid.
Selain itu, Gusdurian juga mendorong kelompok-kelompok masyarakat sipil lain untuk ikut mencermati, mengontrol, dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi.(gem)
Laporan JPG, Jakarta
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
