Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

6 Hari Dilantik, Ketua Ombudsman Ditahan Kejagung

j
Penulis: jpg❯
Ketua Ombudsman RI 2026-2031 Hery Susanto diborgol dan memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (16/4/2026). (Dery Ridwansah/JPG)
Ketua Ombudsman RI 2026-2031 Hery Susanto diborgol dan memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (16/4/2026). (Dery Ridwansah/JPG)

Advertisement

 
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Jumat (10/4) pekan lalu di Istana Negara, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengambil sumpah Hery Susanto sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Namun baru enam hari berlalu pada Kamis (16/4), dia ditetapkan sebagai tersangka dan kini sudah me­ringkuk di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Hery diduga terjerat kasus aliran dana pelicin untuk mengamankan laporan hasil pemeriksaan terkait sejumlah izin usaha pertamba­ngan. Dia dijemput paksa tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) di kediamannya di Jakarta pada Kamis (16/4).

Seusai diciduk dari kedia­mannya, Hery langsung digiring ke Gedung Bundar untuk menjalani pemeriksaan. Pada hari itu Kejagung menaikkan status Hery menjadi tersangka.

Advertisement

Kejagung menyebutkan kalau Hery diduga menerima uang suap senilai Rp1,5 miliar dari PT TSHI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013-2025. Ketika itu Hery menjabat komisioner Ombudsman RI.

“Ini kejadian di tahun 2025 dan ada penerimaan uang. Untuk saat ini saja kami bisa mendeteksi sekitar Rp1,5 miliar,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, kemarin.

Advertisement

Syarief menjelaskan, tindak pidana korupsi tersebut bermula ketika PT TSHI memiliki permasalahan penghitungan penerimaan negara bukan pajak oleh Kementerian Kehutanan. Kemudian PT TSHI mencari jalan keluar dengan bersekongkol bersama Hery.

“Bersama dengan HS (Hery Susanto) untuk mengatur sehingga surat atau kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhut itu dikoreksi oleh Ombudsman dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar,” katanya.

Atas perbuatannya, Hery ditetapkan melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5, dan Pasal 606 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Hery ditahan selama 20 hari ke depan.

Pukulan bagi Ombudsman

Kasus Hery menjadi pukulan berat bagi Ombudsman. Apalagi awal Maret lalu tim Jampidsus Kejagung juga menggeledah ruang kerja salah seorang komisioner Ombudsman Yeka Hendra Fatika (YHF), juga di kediaman pribadinya di Cibubur Jakarta Timur.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

 Kemenag Riau Gandeng Ombudsman Cegah Maladministrasi

Kemenag Riau Gandeng Ombudsman Cegah Maladministrasi

Kanwil Kemenag Provinsi Riau menggandeng Ombudsman RI untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama

Kejagung Periksa Pengelolaan Keuangan Kejari Pekanbaru

Kejagung Periksa Pengelolaan Keuangan Kejari Pekanbaru

Kejagung memeriksa pengelolaan keuangan Kejari Pekanbaru dan jajaran Kejati Riau. Hasil pemeriksaan dinilai baik tanpa temuan berarti.

Kunjungan Tim Inspeksi Kejagung ke Riau Ikut Terdampak Erupsi Anak Krakatau

Kunjungan Tim Inspeksi Kejagung ke Riau Ikut Terdampak Erupsi Anak Krakatau

Aswas Kejati Riau Dwi Astuti Beniyati mengatakan kunjungan tim Inspeksi Kejagung ke Riau ikut terdampak erupsi Gunang Anak Krakatau,

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer