JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/7). Diduga, keduanya periksa terkait amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby di meja Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni saat audiensi di Kantor Kemenhut, Jakarta, pada 2 Juni lalu.
Kedua pejabat tersebut adalah Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Suprapto dan Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dalu Agung Darmawan.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama S dan DAD,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (23/7). Berdasarkan informasi yang diperoleh, kedua saksi memenuhi panggilan penyidik. Suprapto tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.18 WIB, sementara Dalu Agung Darmawan datang sekitar pukul 10.35 WIB.
Hingga pemeriksaan berlangsung, KPK belum mengungkap materi yang didalami terhadap kedua saksi.
Lembaga antirasuah akan menyampaikan perkembangan kepada publik setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan.
Diberitakan sebelumnya, Menhut Raja Juli Antoni mengaku sudah mengembalikan amplop tersebut saat jumpa pers, 3 Juli 2026 lalu. Raja Juli juga sudah membuat laporan penolakan gratifikasi ke KPK. Raja Juli mengungkapkan amplop tersebut tidak pernah diterimanya. Ia menegaskan telah memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop itu.
Tapi, pengembalian baru dilakukan 10 hari setelah pertemuan, tepatnya 12 Juni 2026 atau 17 hari sebelum OTT KPK terhadap Suhardiman Amby di Telukkuantan, Kuansing. Raja Juli menjelaskan, pertemuan dengan Suhardiman melalui audiensi resmi yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing.
Menurutnya, seluruh proses berlangsung terbuka dan terdokumentasi dengan baik. “Klarifikasi pertama saya, bahwa benar tanggal 2 Juni 2026, ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini,” kata Raja Juli kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/7).
Ia menegaskan, audiensi tersebut merupakan agenda resmi pemerintahan. “Ini audiensi yang terbuka, bupatinya mengirim surat resmi, dipublikasikan di media sosial, saya maupun kementerian, dan ada daftar hadir, ada notulensi,” ucapnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
