Isu merebak dalam beberapa pekan terakhir terutama di ruang rapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri. Keprihatinan terhadap isu ini sudah melanda sejak tahun-tahun sebelumnya apalagi terkait korupsi pada proyek KTP-el.
KTP dalam definisi adalah dokumen identitas resmi yang tidak hanya memuat chip, tetapi juga biometrik yang terenkripsi secara nasional dalam bentuk NIK. KTP elektronik ini terhubung langsung dengan aplikasi IKD yang memanfaatkan transaksi tanpa kertas atau nirkertas.
Jika kita melihat konteks sistem perbandingan di Malaysia, sistem yang dinamakan MyKad dinilai jauh lebih maju dengan terintegrasi berbagai layanan fundamental termasuk distribusi BBM sehingga sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
Baca Juga: Pemicu Perubahan Budaya Organisasi
Sebaliknya, untuk KTP elektronik di Indonesia masih sangat terbatas pada kebutuhan administratif seperti fotokopi dokumen, padahal seperti kita ketahui sudah dilengkapi teknologi chip dan data biometrik. Ketika kilas balik pada korupsi proyek KTP-el tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menimbulkan ekosistem yang dibangun menjadi tersendat.
Dari perbandingan dengan Malaysia, Indonesia menghadapi tantangan jauh lebih besar dengan skala 8 kali lipat dari Malaysia terhadap kompleksitas puluhan kali dibandingkan negara tersebut. Kondisi geografis di Indonesia bukan hanya Jakarta, tetapi puluhan ribu diluar pulau menjadi perbandingan yang tidak adil dalam kompetensi teknis.
Artinya, ketidakmampuan dalam digital signature bukan menyalahi challenge response, tetapi dibutuhkan untuk otentifikasi yang aman. Permasalahan yang lain muncul dari ketidakkonsistenan spesifikasi chip antar batch produksi.
Hal ini terjadi karena penggunaan vendor berbeda dengan perangkat lunak yang memiliki chip (firmware) yang tidak seragam. Selain itu, distribusi infrastruktur pembaca chip (reader) juga belum merata dan banyak sekali yang tidak berfungsi optimal.
Perbandingan dengan kondisi sistem MULTOS di Malaysia yang sejak awal dirancang sebagai platform multiaplikasi. Sistem aplikasi ini sudah terintegrasi nasional dengan SIM, data kesehatan, e-money, dan digital signature yang sangat simultan dan aman.
Oleh karena itu, tidak ada solusi jangka pendek untuk mengaktifkan chip KTP-el yang ada saat ini. Realistisnya, pembangunan layer digital untuk NIK, bukan soal chip. Ini menyoal insentif ekosistem yang kuat dimana Malaysia membangun infrastruktur kriptografi sejak awal implementasi pembuatan KTP elektronik. Persoalan standarisasi wajib dilakukan dalam konsep yang sama dengan seluruh sifat teknis pada standarisasi KTP elektronik. IKD juga menyoroti integrasi secara nasional terhadap BPJS, NPWP, SIM dan STNK.
Pro-Kontra Salinan KTP-el
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
