DPRD Riau-Pemprov Gandeng APH Tingkatkan PAD

 
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - DPRD Provinsi Riau bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mengu­payakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menembus angka dua digit.  

Salah satu strategi yang disiapkan adalah memperkuat kerja sama de­ngan aparat penegak hukum (APH) untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. 

Wakil Ketua DPRD Riau Budiman Lubis menyampaikan,  sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (forkopimda) menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. 

Menurutnya, kolaborasi dengan APH seperti kepolisian dan kejaksaan akan difokuskan pada pengawasan serta penindakan terhadap potensi kebocoran PAD, terutama dari sektor-sektor strategis.

“Kerja sama ini mencakup audit hingga penyelidikan terhadap wajib pajak, khususnya di sektor strategis seperti pajak bahan bakar, pajak air permukaan, dan pajak rokok,” ujar Budiman, Kamis (9/4).

Baca Juga: Dewan Minta Solusi PLN dan Progres Kabel Bawah Laut 

Ia menegaskan, langkah tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh menjadi bagian penting dalam upaya menutup celah kebocoran pene­rimaan daerah.

“Kita juga akan menindak wajib pajak yang tidak disiplin. Kebocoran di beberapa sektor harus kita tutup. Semua lini sekarang bekerja keras demi kepentingan Riau,” tegasnya.  

Budiman mengakui  ca­paian PAD Riau saat ini belum menunjukkan pe­ningkatan yang signifikan. Namun demikian, ia menilai berbagai langkah yang te­ngah dilakukan sudah berada di jalur yang tepat dan mulai menunjukkan progres positif.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa upaya peningkatan PAD masih terus dibahas melalui Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau. Selain itu, kehadiran pimpinan baru di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diharap­kan mampu membawa tero­bosan dalam menggali potensi pendapatan.

Baca Juga: DPRD Riau Setuju Ranperda Perlindungan Perempuan Dilanjutkan

Menurut Budiman, dalam kurun waktu tujuh hingga delapan bulan ke depan, berbagai kebijakan strategis masih akan difinalisasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian pendapatan dinilai lebih tepat dilakukan pada akhir tahun anggaran.