Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi III DPR Dorong Usut Kasus Ipda Yayat 

T
Penulis: Tim Redaksi❯
Dede Indra Permana Soediro. (JPG)
Dede Indra Permana Soediro. (JPG)

Advertisement

 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro menyoroti kasus yang menyeret Ipda Yayat Sudrajat. Perwira pertama Polri itu belum lama ini berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kekayaan yang tak sesuai dengan profilnya ikut dipertanyakan.

Dede menegaskan bahwa setiap dugaan penyimpangan yang melibatkan personel Polri harus ditangani secara tegas, objektif, dan sesuai aturan hukum.

Advertisement

Menurut dia, penguatan institusi Polri wajib dibarengi keberanian menindak oknum yang telah menyalahgunakan kewenangan.

Menurut Dede, tidak boleh ada ruang bagi Ipda Yayat dan oknum polisi lainnya untuk memanfaatkan jabatan, kewenangan, maupun jaringan kedinasan demi kepentingan pribadi.

Advertisement

Apalagi jika ia sudah jelas-jelas terbukti bersalah dalam proses hukum yang berjalan.

“Polri adalah institusi besar yang memiliki tugas mulia sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Karena itu, apabila ada oknum yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya, tentu harus ditindak secara tegas sesuai aturan,” kata Dede, Sabtu (19/9).

Menurut Dede, Institusi sebesar Polri tidak boleh dirusak oleh segelintir orang. Sebab, ada kerja keras ribuan personel Polri yang dipertaruhkan.

Persoalan yang menyeret Yayat, kata Dede, menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan internal.

Termasuk di dalamnya transparansi kekayaan, rotasi penugasan, serta mekanisme pencegahan terhadap potensi terjadinya konflik kepentingan.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Komisi III DPRD Kuansing Sisakan Empat OPD untuk Hearing, Diskominfos Didorong Lebih Agresif

Komisi III DPRD Kuansing Sisakan Empat OPD untuk Hearing, Diskominfos Didorong Lebih Agresif

Komisi III DPRD Kuansing menyisakan empat organisasi perangkat daerah (OPD) untuk hearing. Diskominfos Kuansing didoronng lebih agresif.

Komisi III DPRD Bengkalis Bahas Pengelolaan PI 10 Persen

Komisi III DPRD Bengkalis Bahas Pengelolaan PI 10 Persen

Komisi III DPRD Bengkalis membahas pengelolaan PI 10 persen bersama PT Riau Petroleum Rokan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

Silakan Komisi III DPR Bahas RUU Perampasan Aset saat Reses

Silakan Komisi III DPR Bahas RUU Perampasan Aset saat Reses

Komisi III DPR dipersilakan membahas RUU Perampasan Aset saat masa reses dengan tetap mengikuti mekanisme yang berlaku.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer