PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Tersangka perkara korupsi 'japrem' di lingkungan Dinas PUPR Riau, mantan ajudan Gubernur Riau nonaktif Marjani resmi ditahan. Hal ini turut dibenarkan Tim Advokat Marjani, Ahmad Yusuf.
''Benar, klien kami ditahan, kami turut mendampingi,'' sebut Ahmad Yusuf lewat sambungan telepon, Senin (13/4/2026) petang.
Yusuf mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum tersebut. Namun ia juga mengatakan, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap status tersangka Marjani terus berjalan.
Baca Juga: Wawako Pekanbaru Imbau Sekolah Tidak Gelar Perpisahan Mewah, Hindari Bebani Wali Murid
''Ini dua kasus yang berbeda, keduanya akan berjalan,'' ujarnya terkiat gugatan yang didaftkan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru pada Jumat (10/4/2026) lalu itu.
Yusuf memaparkan, Guagatan PMH yang diajukan timnya memperkarakan penetapan status tersangka terhadap Marjani, yang menurutnya tidak didukung bukti yang cukup dan tidak memiliki hubungan kausal yang jelas dengan dugaan tindak pidana.
Menurut Yusuf, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan kliennya, termasuk kehilangan pekerjaan sebagai ajudan atau pengawal pribadi Gubernur Riau sejak Februari 2026.
Marjani dalam gugatan ini menuntut KPK membayar kerugian material dan immaterial sebesar Rp11 miliar
"Klien kami kehilangan penghasilan tetap, menanggung berbagai biaya selama proses hukum, serta kehilangan peluang ekonomi. Total kerugian materiil ditaksir mencapai Rp1 miliar," jelasnya.
Adapun Rp10 miliar sisanya, merupakan kerugian immateriil. Pasalnya, sejak penetapan tersanga, nama baik kliennya rusak. Kliennya juga disebutkan mengalami tekanan psikologis, kehilang rasa aman, hingga terganggunya kehidupan rumah tangga.
''Kerugian ini bersifat serius dan berdampak luas, tidak hanya bagi klien kami, tetapi juga keluarganya,'' tambahnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
