PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau mengikuti Sosialisasi Pedoman Kegiatan Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum di Wilayah Tahun Anggaran 2026, Selasa (10/2/2026).
Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan mengutus Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Yeni Nel Ikhwan, bersama jajaran JFT Analis Kebijakan, JFU, CPNS, hingga peserta magang untuk mengikutinya secara konfrehensif.
Digelar secara virtual, kegiatan ini menjadi langkah awal strategis dalam menyamakan pemahaman serta memperkuat pelaksanaan fungsi analisis dan strategi kebijakan hukum di tingkat wilayah.
Rudy menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran strategis analisis kebijakan hukum di daerah, selaras dengan arah pembangunan hukum nasional. "Kami ingin memastikan arah kebijakan hukum nasional dapat diimplementasikan secara optimal di daerah," ujar Rudy.
Pada sosialisasi itu, Sekretaris BSK Hukum Dwi Harnanto yang membuka kegiatan menekankan pentingnya pemahaman pedoman kegiatan BSK Hukum sebagai acuan kerja bersama tahun 2026.
Dwi Harnanto juga menegaskan, sinergi antara unit pusat dan kantor wilayah merupakan kunci utama dalam menghasilkan kebijakan hukum yang berkualitas, implementatif dan berdampak nyata.
Dalam sosialisasi ini dipaparkan berbagai agenda strategis BSK Hukum 2026. Antara lain Forum Komunikasi Kebijakan (FKK), Diskusi Strategi Kebijakan (DSK), Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK), serta penguatan integritas melalui SPAK-SPKP. Pada Triwulan I ini juga akan dilaksanakan penyusunan SK Tim Sekretariat FKK dan identifikasi isu atau permasalahan strategis di wilayah.
Turut diulas dalam sosialisasi, pedoman FKK sebagai Legal Policy Hub di wilayah dimana posisinya menjadi ruang kolaboratif antara Kantor Wilayah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan dan mengawal kebijakan hukum berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
Selain itu, peserta mendapatkan pemahaman mendalam terkait Pedoman Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) serta Pedoman Teknis Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Tahun 2026. Kedua instrumen ini dinilai krusial dalam mendukung rekomendasi kebijakan hukum, pencapaian target kinerja kantor wilayah, serta diseminasi hasil analisis kepada para pemangku kepentingan. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab, penyampaian capaian kinerja BSK Hukum di wilayah, serta arahan untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja di tahun 2026.
Editor : Rinaldi