Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

SPMB Harus Transparan dan Adil Bebas Pungli

T
Penulis: Tim Redaksi❯
PAKTA INTEGRITAS: Bupati Rohul Anton bersama forkopimda dan Kepala OPD terkait ikut menandatangani Pakta Integritas pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran Baru 2026/2027 di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Rohul, Rabu (3/6/2026). (FOTO DINAS KOMINFO ROHUL UNTUK RIAU POS)
PAKTA INTEGRITAS: Bupati Rohul Anton bersama forkopimda dan Kepala OPD terkait ikut menandatangani Pakta Integritas pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran Baru 2026/2027 di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Rohul, Rabu (3/6/2026). (FOTO DINAS KOMINFO ROHUL UNTUK RIAU POS)

Advertisement

 

ROKANHULU (RIAUPOS.CO) - BUPATI Rokan Hulu (Rohul) Anton ST MM menegaskan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 untuk jenjang PAUD, TK, SD, dan SLTP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pemuda (Disdikpora) Rohul harus berlangsung secara transparan, objektif, adil, akunta­bel serta bebas dari praktik diskriminasi dan pungutan liar (pungli).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul memastikan atau menjamin tidak ada satu pun anak usia sekolah yang kehilangan hak memperoleh pendidikan akibat keterbatasan akses maupun kondisi ekonomi.

Penegasan itu disampaikan Bupati Anton menjawab Riau Pos, Rabu (3/6), usai menghadiri sekaligus menandatangani Pakta Integritas SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Rohul. ‘’Saya menekankan, seluruh anak usia sekolah di Rohul wajib mendapatkan akses pendidikan dan harus diterima di sekolah sesuai ketentuan serta mekanisme SPMB yang berlaku. Semua calon peserta didik memiliki hak dan peluang yang sama, tidak ada yang di istimewakan,’’ tegasnya.(adv)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Usia Minimal 7 Tahun Masuk SD Dihapus, Lapor ke Hotline Kemendikdasmen jika Temukan Kecurangan SPMB

Usia Minimal 7 Tahun Masuk SD Dihapus, Lapor ke Hotline Kemendikdasmen jika Temukan Kecurangan SPMB

Anak tak harus usia 7 tahun untuk masuk SD, kecurangan SPMB bisa dilaporkan ke hotline resmi.

Minta Pemkab Kampar Beri Solusi

Minta Pemkab Kampar Beri Solusi

Tokoh masyarakat minta Pemkab Kampar segera atasi ratusan siswa Siak Hulu yang belum tertampung di SMP negeri akibat kuota SPMB.

Kuota SPMB Dikurangi, Tokoh Siak Hulu Minta Pemkab Kampar Segera Beri Solusi

Kuota SPMB Dikurangi, Tokoh Siak Hulu Minta Pemkab Kampar Segera Beri Solusi

Tokoh masyarakat Siak Hulu, Karyani mendesak Pemkab Kampar atasi persoalan ratusan calon peserta didik yang belum tertampung di SMP Negeri

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer