Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jabatan Pangdam, Kapolda, Danrem, dan Kapolres Jadi Taruhan

T
Penulis: Tim Redaksi❯
Djamari Chaniago. (Menko Polkam RI)
Djamari Chaniago. (Menko Polkam RI)

Advertisement

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Jabatan para perwira tentara dan polisi di wilayah langganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bakal jadi pertaruhan. Jika tidak bisa mengendalikan karhutla, siap-siap dicopot dari jabatan mereka.

Menko Polkam Djamari Chaniago menyatakan, kebijakan tersebut bukan aturan baru, tapi sudah berjalan sejak tahun lalu. “Bukan hanya (untuk) Kapolda, Kapolres, tetapi sampai Panglima Kodam dan Danrem,” katanya usai memimpin Rakorsus Penanggulangan Karhutla 2026 di Kantor Kemenhut, Jakarta, Kamis (18/6).

Lebih lanjut dia mengatakan, upaya pencegahan Karhutla melibatkan lintas sektor, yakni Kemenhut, BNPB, BMKG, TNI, Polri, dan pemda setempat. Pemadaman karhutla dilakukan lewat operasi jalur darat maupun udara. Pencegahan lewat darat dilakukan dengan penyiraman dan pemadaman langsung. Kemudian, untuk jalur udara melalui operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan.

Dia menambahkan, berdasarkan perhitungan BMKG, gelombang El Nino sudah mulai masuk ke Indonesia pada pekan ketiga bulan ini. Memasuki Juli, dampak El Nino bakal semakin kuat. Minimnya curah hujan akibat El Nino itu berpotensi meningkatkan kasus Karhutla, khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Berdasarkan pemantauan satelit Terra dan Aqua NASA hingga 15 Juni, tercatat 1.007 hotspot di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang hanya mencapai 330 hotspot. Selain lonjakan hotspot, luas Karhutla nasional hingga Mei mencapai 81.077 hektare. Sementara itu, sepanjang 2025 luas karhutla tercatat sebesar 359.619 hektare. Sedikit lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai 376.805 hektare.

Advertisement

Hukuman Tegas 

Dalam kesempatan yang sama, Menhut Raja Juli Antoni menceritakan, sebulan lalu BMKG menyampaikan bahwa El Nino yang menghampiri Indonesia berada pada intensitas rendah hingga moderat. Sedangkan puncak El Nino baru terjadi tahun depan.

Namun, kemarin BMKG menyebutkan, Juni ini gelombang El Nino berada pada kondisi lemah hingga moderat. Kemudian, Juli depan masuk kategori kuat. Dengan kata lain, prediksi puncak El Nino yang semula diperkirakan terjadi tahun depan bakal datang lebih cepat.

Raja mengingatkan, semua pihak harus menaruh perhatian terhadap ancaman El Nino tersebut. Bagi individu maupun korporasi yang selama ini memilih cara mudah melakukan land clearing dengan membakar lahan, hal itu tidak boleh dilakukan lagi. “Ada hukuman tegas jika masih dilakukan,” katanya.

Kemenhut sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk mengantisipasi pembakaran lahan oleh warga maupun korporasi. Dia juga membenarkan bahwa per bulan lalu, area Karhutla sudah melanda lebih dari 81 ribu hektare. Luasan ini sudah melampaui catatan pada periode yang sama tahun lalu. Upaya pencegahan terus dilakukan supaya karhutla tidak semakin meluas.(wan/ttg/jpg)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Hak Mendapatkan Udara Bersih dan Tanggung Jawab Pemangku Kebijakan

Hak Mendapatkan Udara Bersih dan Tanggung Jawab Pemangku Kebijakan

Hak atas udara bersih harus dijamin negara. Penegakan hukum dan tanggung jawab korporasi diperlukan untuk mengatasi karhutla dan kabut asap.

DPR Minta Ada Ganti Rugi Biaya Pemulihan Lingkungan 

DPR Minta Ada Ganti Rugi Biaya Pemulihan Lingkungan 

Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah, meminta penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Antisipasi Karhutla, BPBD Kampar Gencarkan Patroli di Wilayah Rawan

Antisipasi Karhutla, BPBD Kampar Gencarkan Patroli di Wilayah Rawan

BPBD Kampar tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan pemantauan kondisi cuaca serta potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer