BENGKALIS (RIAUPOS.CO) -- Sulitnya masyarakat Pulau Bengkalis mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, berdampak pada aktivitas perekonomian. Antrean kendaraan bermotor, terlihat mengular di sejumlah SPBU dan juga di tingkat pengecer sangat membebani masyarakat.
Pantauan di lapangan sampai Senin (6/4/2026) sekitar pukul 08.30 WIB, antrean panjang terjadi di SPBU Desa Teluk Latak, SPBU Jalan Bantan dan Jalan Lembaga Kecamatan Bengkalis. Bahkan di sejumlah titik penjualan eceran di Jalan Antara, Jalan Jenderal Sudirman, juga berjejar antrean sepeda motor demi mendapatkan BBM subsidi jenis Pertalite.
Ratusan kendaraan roda dua dan roda empat terlihat menunggu giliran pengisian, dengan panjang antrean diperkirakan mencapai sekitar 200 meter untuk sepeda motor dan 50 meter untuk mobil pribadi.
Baca Juga: Kelangkaan BBM Disebabkan Akses Lambat ke Pulau Bengkalis
Andi, salah seorang warga yang ikut mengantre mengaku, kondisi ini sangat menyulitkan masyarakat. Dirinya mempertanyakan ketersediaan BBM yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan.
"BBM ini sangat penting untuk aktivitas sehari-hari. Kalau terus langka begini, semua bisa terhambat, bahkan kendaraan tidak bisa digunakan," ujarnya.
Kondisi serupa juga terjadi di SPBU Desa Selat Baru, Kecamatan Bantan. Sejak pagi hari, antrean kendaraan semakin panjang, bahkan mencapai sekitar 100 meter.
Baca Juga: Pekan Ini, WFH ASN Bengkalis Mulai Diterapkan
Iwan, salah seorang warga menduga, adanya ketidakteraturan dalam distribusi BBM. Ia menilai, meskipun pasokan disebut tersedia, namun sulit diakses masyarakat umum.
"Katanya minyak ada, tapi kami susah mendapatkannya. Diduga ada yang dibawa keluar menggunakan mobil atau gerobak, tapi tidak jelas ke mana," ucapnya.
Kelangkaan BBM ini, dinilai berpotensi menghambat berbagai sektor, mulai dari transportasi hingga kegiatan ekonomi masyarakat sehari-hari.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, untuk memastikan distribusi BBM berjalan normal dan tepat sasaran, khususnya di wilayah Pulau Bengkalis yang meliputi Kecamatan Bengkalis dan Bantan.
"Seharusnya ada kebijakan Pemkab Bengkalis, jangan dibiarkan masyarakat susah dan menderita hanya mendapatkan BBM 2 liter saja. Apalagi bagi masyarakat yang jauh dari SPBU, bagaimana mau mengisi BBM sementara isi ditangki motornya saja tidak ada," ujar Iwan.
Melihat keprihatinan masyarakat dalam mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite, anggota Komisi II DPRD Bengkalis, Hendra Jeje menyoroti serius persoalan distribusi BBM. Pihaknya meminta Dinas Perdagangan dan Perindutrian (Disdagprin) Bengkalis untuk segera melakukan evaluasi, agar masyarakat desa tidak semakin kesulitan mendapatkan BBM.
Baca Juga: Ketahui 5 Penyebab Rantai Motor Tiba-tiba Kendur, Nomor Satu Panas karena Gesekan Selama Perjalanan
Hendra menilai, distribusi BBM saat ini belum berjalan merata. Pasokan cenderung menumpuk di SPBU yang berada di pusat kota, sementara masyarakat desa seperti di Ketam Putih, Kelemantan, dan Sekodi disebut kerap kekurangan suplai BBM.
"Ada persoalan dalam penyaluran. BBM tidak tersalurkan lancar ke pos-pos mini. SPBU jumlahnya terbatas dan berada di kota. Lalu bagaimana nasib warga di desa-desa yang jauh," tanya politisi Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bengkalis ini.
Ia mempertanyakan kondisi masyarakat yang harus menempuh jarak hingga 30–60 kilometer hanya untuk membeli BBM. "Ini tidak adil. Kami sebagai wakil rakyat memperjuangkan hak mereka," tegasnya.
Baca Juga: Asap Karhutla di Bengkalis Meluas
Hendra juga meminta, adanya pengawasan ketat terhadap manajemen stok BBM. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan untuk mencegah kebocoran dan memastikan penyaluran tepat sasaran.
"Harus ada pengawasan dari seluruh stakeholder. Pos yang bermasalah bisa ditutup sementara dan fokuskan stok ke wilayah yang benar-benar membutuhkan. Jika ada pihak yang memanipulasi atau menyalahi aturan, harus dicoret dari daftar penyalur," ujarnya.
Sementara itu, aktivis P-KPK Ahmad Effendi menilai langkah Disdagprin Bengkalis, selama ini baru sebatas penertiban di lapangan. Menurutnya, perlu regulasi lebih jelas agar penyaluran ke pengecer dan masyarakat desa memiliki mekanisme yang teratur.
Baca Juga: Gauli Anak Tiri, Ayah Bejat Berurusan dengan Polisi
Sementara Kepala Disperindag Bengkalis, Zulfan ST, membenarkan bahwa regulasi baru menjadi salah satu kendala distribusi. Stok BBM ke Pulau Bengkalis masih aman. Tapi setiap hari terjadi antrean panjang.
"Peraturan BPH Migas No 1 Tahun 2024 jo No 1 Tahun 2025 melarang SPBU melayani pengisian untuk kategori pengecer berdasarkan rekomendasi desa. SPBU juga tidak bisa lagi mengeluarkan rekomendasi untuk dijual kembali ke umum," jelasnya.
Meski demikian, ia menyebut ada pengecualian untuk sektor produktif seperti nelayan, pertanian, dan industri melalui aplikasi khusus. Sedangkan masyarakat umum wajib membeli langsung ke SPBU.
Baca Juga: Begini 4 Cara Memasak Bayam agar Kandungan Vitamin dan Nutrisinya Tetap Terjaga
"Masalahnya di Pulau Bengkalis jaraknya jauh. Ke Ketam Putih bisa 25–30 kilometer. Tidak mungkin warga harus menempuh jarak sejauh itu hanya untuk mendapatkan BBM," jelas Zulpan.
Ia menegaskan, pihaknya telah menyampaikan kondisi tersebut kepada BPH Migas. Jangan sampai masyarakat menderita karena persoalan birokrasi. Pihaknya terus mencari solusi yang legal dan tetap berpihak kepada rakyat.
Sisi lain, pihak pengelola SPBU menyebutkan pasokan BBM sebenarnya masih masuk seperti biasa, namun jumlahnya terbatas dan tidak mencukupi dengan tingginya permintaan masyarakat.
Baca Juga: Polda Riau Bongkar Mafia Solar Subsidi di Pelalawan dan Inhil, Ribuan Liter Diamankan
Seperti yang disampaikan pengelola SPBU Jalan Lembaga, Taufik Ikram. Ia mengatakan bahwa pada, Sabtu (4/4) pihaknya hanya menerima pasokan BBM jenis Pertalite sebanyak 5.000 liter.
"Ya, setiap hari BBM tetap masuk, tapi kemarin hanya sekitar 5.000 liter. Itu langsung diserbu antrean panjang. Hari ini tinggal sekitar 800 liter sisa yang kami jual," ujar Ikram.
Ia juga berharap, ada solusi dari pihak terkait untuk mengatasi kepadatan antrean di SPBU. Karena kebijakan penjualan BBM di SPBU sudah diatur oleh Pertamina.
Sedangkan Ujang, pengelola SPBU di Jalan Bantan juga menyebutkan, pihaknya menerima pasokan BBM sekitar 10.000 liter, namun distribusi kepada pengecer tidak diperbolehkan.
Baca Juga: QRIS BRK Syariah Permudah Seluruh Pembayaran di Universitas Riau, dari PMB hingga Yudisium
"Ya, kemaren (Sabtu) kami dapat 10.000 liter, stok sebenarnya ada. Tapi tidak dibenarkan untuk dijual ke pengecer, jadi semua masyarakat datang langsung ke SPBU. Akibatnya antrean panjang tidak terhindarkan," jelas Ujang.
Ia mengatakan, banyaknya masyarakat yang antre untuk mendapatkan BBM bersubsidi membuat operasional SPBU tidak berjalan normal. Ditambah lagi adanya padam listrik PLN pada siang hari.
"Kami buka dari pagi, biasanya istirahat siang, tapi karena antrean panjang, kami tidak bisa istirahat dan terus melayani masyarakat," ucapnya.
Baca Juga: Dua Hari, Bocah yang Tenggelam Belum Ditemukan
Kondisi ini diharapkan segera mendapat perhatian pemerintah daerah dan pihak terkait agar distribusi BBM lebih merata serta antrean panjang di SPBU dapat diminimalisir.
Bahkan Senin (6/4/2026) untuk mengatasi persoalan itu, Komisi I DPRD Bengkalis menggelar rapat dengar pendapat, yang dipimpin Wakil Ketua 3 H Misno, bersama Pengelola SPBU dan Disdagprin Bengkalis.
"Ya, rencananya ada RDP lintas komisi DPRD Bengkalis membahas persoalan BBM, PLN dan PDAM yang saat ini juga ada persoalan," ujar Lebor, humas DPRD Bengkalis, sebelum RDP DPRD Bengkalis dimulai, Senin (6/4/2026).
Editor : Rinaldi