JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2026 mengalami defisit sebesar Rp135,7 triliun, setara 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan angka tersebut masih berada dalam batas aman sesuai desain APBN 2026.
“Defisit APBN tercatat sekitar Rp135,7 triliun atau 0,53 persen dari PDB yang masih berada dalam koridor desain APBN 2026,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret di Jakarta, Rabu (13/3).
Ia menjelaskan, realisasi APBN hingga 28 Februari 2026 menunjukkan kinerja fiskal yang tetap kuat.
Hal itu ditopang oleh pendapatan negara yang masih tumbuh positif serta belanja negara yang dipercepat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi penerimaan, pendapatan negara hingga akhir Februari tercatat mencapai Rp358,0 triliun atau sekitar 11 persen dari target APBN. Pemerintah sengaja mempercepat penyerapan belanja agar stimulus fiskal dapat terasa sejak awal tahun.
“Belanja tahun ini memang kita percepat. Supaya ekonominya didorong dari sisi fiskal sejak awal tahun sampai akhir tahun secara lebih merata, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Purbaya mengatakan bahwa pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp290,0 triliun atau 10,8 persen dari target.
Angka tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp245,1 triliun atau 10,4 persen serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp44,9 triliun atau 13,4 persen.
Menurut dia, kinerja penerimaan tersebut dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas serta aktivitas produksi industri. Meski demikian, data terbaru menunjukkan kinerja cukai mulai membaik.
“Informasi terakhir, data kemarin sudah tumbuh lagi secara year on year. Untuk cukai itu tumbuhnya sudah 7 persen,” jelasnya.
Sementara itu dari sisi belanja, realisasi belanja negara hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp493,8 triliun atau 12,8 persen dari pagu APBN.
Angka tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp346,1 triliun atau 11 persen dari pagu.
Belanja tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah sekaligus menjaga daya beli masyarakat serta mendorong aktivitas ekonomi sejak awal tahun.
Adapun rinciannya meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp155 triliun atau 10,3 persen, belanja non-K/L sebesar Rp191 triliun atau 11,7 persen, serta transfer ke daerah (TKD) yang mencapai Rp147,7 triliun atau 21,3 persen dari pagu.
Dari sisi pembiayaan, hingga akhir Februari 2026 realisasinya tercatat mencapai Rp164,2 triliun atau sekitar 23,8 persen dari target APBN.
Pemerintah melakukan pembiayaan tersebut secara terukur dan antisipatif guna menjaga likuiditas serta stabilitas pasar keuangan.
Secara keseluruhan, Purbaya menegaskan APBN 2026 masih berfungsi optimal sebagai penopang stabilitas ekonomi sekaligus motor penggerak pertumbuhan nasional.
“Secara keseluruhan kombinasi pendapatan negara yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi untuk mendorong ekonomi, serta defisit yang tetap terkendali, menunjukkan bahwa APBN terus berperan optimal sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.(jpg)
Editor : Arif Oktafian