PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - PERWAKILAN Kemenkeu Provinsi Riau menggelar rilis APBN Kita di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau, Senin (26/10). Kegiatan tersebut dihdiri Kepala Kanwil DJP Riau, YFR Hermiyana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau oleh Meirijal Nur, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Provinsi Riau Dwijo Muryono dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Riau Jose Arif Lukito.
Dari kegiatan tersebut diketahui, sampai dengan 30 September 2026, perekonomian Provinsi Riau tumbuh 4,75 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp340,34 triliun.
Meirijal Nur menjelaskan, realisasi pendapatan negara di Provinsi Riau mencapai Rp26,04 triliun atau 94,80 persen dari target, tumbuh 46,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp21,91 triliun atau 77,92 persen dari pagu, sehingga APBN Regional Riau mencatatkan surplus sebesar Rp4,13 triliun.
Baca Juga: Pemprov Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok
Dari sisi daerah, pendapatan APBD mencapai Rp18,90 triliun dan belanja daerah Rp18,22 triliun. ‘’Kinerja tersebut menunjukkan bahwa penerimaan negara tetap kuat, tetapi pengelolaan belanja dan penguatan kapasitas fiskal daerah perlu terus menjadi perhatian, terutama dalam menghadapi penyesuaian transfer ke daerah (TKD),’’ ungkapnya.
Adapun realisasi transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp14,85 triliun atau 80,81 persen dari pagu, mengalami kontraksi 17,22 persen secara tahunan. Penurunan terutama dipengaruhi oleh penyaluran dana bagi hasil (DBH) yang mencapai Rp2,40 triliun atau turun 57,62 persen, serta dana desa sebesar Rp489,07 miliar atau turun 59,95 persen.
Ia menilai percepatan realisasi perlu dilakukan dengan tetap menjaga kualitas, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memastikan kegiatan prioritas yang telah siap dapat diselesaikan sesuai ketentuan, sekaligus menghindari penumpukan belanja pada akhir tahun. ‘’Penyaluran TKD juga perlu didukung koordinasi intensif, pemenuhan dokumen dan persyaratan, serta penyelesaian kendala administratif maupun teknis. Pemerintah daerah juga perlu mewaspadai keterbatasan ruang fiskal akibat penurunan pendapatan transfer. Optimalisasi PAD, penentuan prioritas belanja, serta penguatan pengendalian kas menjadi semakin penting agar penyesuaian fiskal tidak mengganggu layanan dasar dan program pembangunan,’’ paparnya. Di saat yang sama, koordinasi pengendalian inflasi perlu terus diperkuat untuk mengantisipasi tekanan harga pangan dan biaya input yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.
Baca Juga: Pemerintah Diminta Perluas Pembiayaan dan Perkuat Pendampingan UMKM
Di sisi lain, penyaluran dana alokasi umum (DAU) mencapai Rp8,35 triliun, tumbuh 4,66 persen, sedangkan dana alokasi khusus (DAK) mencapai Rp3,61 triliun, meningkat 19,56 persen.
Realisasi DAK tersebut didominasi DAK nonfisik sebesar Rp3,60 triliun. Adapun DAK fisik baru terealisasi Rp12,90 miliar, turun 87,05 persen. ‘’Kondisi tersebut menegaskan pentingnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemenuhan persyaratan penyaluran, meningkatkan kualitas perencanaan, serta mengantisipasi dampak penyesuaian transfer terhadap pelayanan publik dan aktivitas ekonomi daerah,’’ paparnya.
Sementara itu, realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Riau sampai dengan September 2026 mencapai Rp7,06 triliun atau 72,48 persen dari pagu, tumbuh 37,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp4,08 triliun, tumbuh 36,26 persen. Belanja barang mencapai Rp2,05 triliun, meningkat 10,90 persen, sedangkan belanja modal mencapai Rp924,99 miliar, tumbuh signifikan sebesar 228,11 persen. Adapun belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp7,20 miliar, turun 70,41 persen.
Baca Juga: BRK Syariah Perkuat Inklusi Keuangan di Karimun, Bkawan Miliki 113 Agen
Sampai dengan 30 September 2026, realisasi pendapatan APBD di wilayah Provinsi Riau mencapai Rp18,90 triliun atau 57,12 persen dari pagu, turun 15,73 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.(hen)
Laporan SITI AZURA, Pekanbaru
Editor : Arif Oktafian