(RIAUPOS.CO) - Sorotan dunia kembali tertuju kepada Selat Hormuz. Ini setelah negara-negara Eropa mulai mengkaji skema baru yang memungkinkan kapal membayar biaya layanan navigasi secara sukarela.
Langkah ini ditempuh untuk menjaga keselamatan pelayaran di salah satu jalur perdagangan minyak paling penting di dunia, sekaligus menghindari penerapan tarif wajib yang dikhawatirkan memicu ketegangan baru dengan Iran.
Usulan tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan Amerika Serikat (AS) kepada Iran agar memberikan jaminan publik bahwa Selat Hormuz tetap terbuka dan kapal-kapal yang melintas tidak lagi menjadi sasaran serangan. Pada saat yang sama, Oman berupaya menawarkan solusi yang dinilai lebih dapat diterima oleh berbagai pihak.
Wakil Perdana Menteri Inggris, David Lammy, menegaskan bahwa penerapan tarif wajib bagi kapal yang melintas akan menjadi langkah yang berbahaya. Namun, sejumlah anggota kabinet Inggris mengakui bahwa pungutan untuk layanan navigasi tertentu sebenarnya sudah diterapkan di sejumlah jalur pelayaran internasional, seperti Selat Malaka dan Selat Inggris (English Channel), selama sifatnya tidak wajib dan mendapat dukungan dari Organisasi Maritim Internasional (IMO).
Eropa Pelajari Model Selat Malaka
Skema yang sedang dipertimbangkan mengadopsi mekanisme kerja sama di Selat Malaka. Dalam sistem tersebut, kapal tidak dikenai tarif hanya karena melintas, melainkan dapat memberikan kontribusi sukarela untuk mendukung layanan keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, hingga kesiapsiagaan menghadapi kecelakaan laut.
Oman disebut telah menyusun proposal tersebut bersama sejumlah ahli hukum asal Inggris. Pemerintah Oman bahkan menawarkan bantuan kepada Teheran dengan mengirimkan tim ahli hukum guna menjelaskan rincian skema tersebut.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dijadwalkan mengunjungi Oman untuk membahas keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Kantor berita resmi IRNA mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei yang mengatakan, kunjungan ini akan difokuskan pada Selat Hormuz dan keselamatan pelayaran, serta merupakan kelanjutan dari konsultasi yang telah kami mulai dengan Oman selama satu atau dua bulan terakhir'.
Baca Juga: Progres Sekolah Rakyat di Kuansing, Fisik Bangunan Capai 82 Persen
Oman Tolak Tarif Wajib di Selat Hormuz
Sebagai negara yang menguasai sebagian besar jalur pelayaran di Selat Hormuz, Oman menolak penerapan biaya transit yang bersifat wajib. Sementara itu, melansir Guardian, dalam sidang Dewan IMO di London, delegasi Oman Khamis bin Mohammed Al Shamakhi menegaskan, 'Hak lintas transit melalui selat yang digunakan untuk navigasi internasional dijamin berdasarkan hukum internasional dan tidak mendukung pengenaan biaya transit terhadap kapal yang melintasi Selat Hormuz'.
Meski demikian, Oman tetap membuka peluang adanya mekanisme sukarela. Ia menambahkan bahwa negaranya melihat manfaat dari pengaturan sukarela 'terkait layanan pendukung navigasi yang dapat semakin meningkatkan keselamatan dan keamanan maritim, melindungi lingkungan laut, mengurangi risiko pencemaran, serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat di laut, termasuk tabrakan dan kebakaran di kapal maupun tanker'.
Iran Masih Terbelah soal Pengelolaan Selat Hormuz
Meski pembahasan terus berlangsung, sikap Iran disebut belum sepenuhnya solid. Sejumlah diplomat menilai masih terdapat perbedaan pandangan di internal pemerintahan dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Seorang diplomat mengatakan, "Ada kelompok di IRGC yang berpendapat Amerika Serikat melancarkan serangan yang melanggar hukum terhadap mereka pada Februari, sehingga mereka mempertanyakan mengapa harus mematuhi hukum laut internasional. Namun ada juga pihak yang ingin bekerja sama. Ada perpecahan di Teheran."
Negara-negara kawasan juga mendesak Iran segera memperjelas proposalnya, terutama mengenai apakah biaya yang diusulkan nantinya benar-benar bersifat sukarela atau justru menjadi kewajiban bagi kapal asing.
Di sisi lain, di tengah pembahasan tersebut, pejabat Amerika Serikat mendesak Iran mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Selat Hormuz tetap terbuka bagi pelayaran internasional dan kapal yang melintas tidak akan diserang.
Menurut pejabat AS, sulitnya mencapai kesepakatan dengan Teheran dipengaruhi oleh dinamika politik internal di Iran. Presiden AS Donald Trump juga kembali meningkatkan tekanan terhadap Iran.
Baca Juga: Murat Yakin Sebut Gelandang Serang Johan Manzambi Absen Lawan Argentina di Perempatfinal Piala Dunia
Melalui media sosial, ia menyatakan bahwa gencatan senjata sementara telah 'berakhir', namun Amerika Serikat masih membuka ruang perundingan untuk mengakhiri konflik secara permanen.
Beberapa jam kemudian, Trump kembali melontarkan ancaman terhadap Iran apabila ada upaya pembunuhan terhadap dirinya. Ia mengatakan "1000 rudal terkunci dan dimuat dan ditujukan ke Republik Islam Iran."
Sementara itu, dalam pertemuan Dewan IMO di London, sejumlah negara Teluk dan Eropa mengusulkan resolusi yang mengecam Iran atas dugaan upaya mengendalikan Selat Hormuz melalui serangan terhadap kapal-kapal yang melintas.
Namun, usulan tersebut tidak mendapat dukungan dari Rusia dan China. Rusia menilai rancangan resolusi itu mengabaikan akar persoalan yang memicu krisis, sementara China menyebut isi dokumen tersebut bersifat sepihak dan melampaui mandat yang dimiliki IMO.
Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia karena menjadi pintu keluar utama ekspor minyak dari kawasan Teluk. Setiap gangguan keamanan di wilayah tersebut berpotensi memengaruhi perdagangan global dan harga energi internasional.***
Editor : Edwar Yaman