KAMPAR (RIAUPOS.CO) — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar menegaskan bahwa seluruh program pembangunan infrastruktur tetap mengacu pada skala prioritas kebutuhan masyarakat serta mekanisme perencanaan daerah yang berlaku.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar Afrudin Amga menjelaskan, bahwa kegiatan pembangunan, termasuk yang bersumber dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD, merupakan bagian dari sistem perencanaan resmi daerah yang disusun melalui pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif.
Menurutnya, setiap usulan pembangunan tidak dilaksanakan secara terpisah, melainkan diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta kemampuan anggaran yang tersedia.
Baca Juga: MBG Sudah Berjalan, Wabup Inhu Berharap Tetap Ada Pengawasan dari Balai POM
“Semua usulan, baik dari masyarakat maupun melalui DPRD, tetap kita verifikasi dan sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Prinsipnya adalah pemerataan dan kebermanfaatan bagi masyarakat,” ujar Amga, Kamis (23/4/2026).
Ia menambahkan, Pemkab Kampar melalui Dinas PUPR terus berupaya menangani persoalan infrastruktur dasar secara bertahap, mulai dari perbaikan jalan, peningkatan drainase, hingga pembangunan jembatan di sejumlah wilayah.
Keterbatasan anggaran daerah, lanjutnya, menjadi salah satu faktor yang membuat pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara bertahap dan berbasis prioritas. Karena itu, tidak seluruh kebutuhan masyarakat dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran.
Baca Juga: MBG Sudah Berjalan, Wabup Inhu Berharap Tetap Ada Pengawasan dari Balai POM
“Setiap tahun kita menyusun prioritas berdasarkan tingkat urgensi, kondisi kerusakan, serta dampaknya terhadap aktivitas masyarakat. Ini menjadi dasar utama dalam menentukan program pembangunan,” jelasnya.
Terkait persepsi publik yang berkembang mengenai pelaksanaan program infrastruktur, Amga menilai hal tersebut sebagai bagian dari dinamika serta bentuk perhatian masyarakat terhadap pembangunan daerah.
Ia memastikan Dinas PUPR Kampar terbuka terhadap berbagai masukan dan terus berupaya meningkatkan transparansi pelaksanaan program pembangunan.
Baca Juga: Menuju Sanitasi Layak dan Merata, Kemenkum Riau Selaraskan Ranperbup Rohil
Selain itu, koordinasi dengan DPRD dan berbagai pihak terkait juga terus diperkuat agar arah pembangunan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat luas serta mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Kampar. (kom)
Editor : M. Erizal