SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) -- Amarah masyarakat Kepulauan Meranti akhirnya pecah! Ratusan warga yang geram atas krisis listrik berhari-hari memadati Kantor ULP PLN Selatpanjang di Jalan Yos Sudarso, Jumat (24/10/2025) malam.
Sehari berselang, situasi memanas itu langsung direspons serius Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemkab menggelar rapat koordinasi lintas unsur di Aula Kantor Bupati, Sabtu (25/10/2025).
Pertemuan dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Sudandri yang mewakili Bupati Kepulauan Meranti. Pertemuan sempat tegang, namun menghasilkan jawaban yang produktif.
Mewakili pihak PLN, Manajer ULP PLN Selatpanjang, Dalie Priasmoro, tampil ke depan menyampaikan permohonan maaf terbuka di hadapan peserta rapat dan tokoh masyarakat. Ia menjelaskan, kerusakan tiga unit mesin pembangkit utama menjadi biang kerok krisis listrik kali ini.
"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Saat ini daya hanya 7,8 megawatt dari kebutuhan normal 11 hingga 13,5 megawatt. Sparepart sudah dipesan dari luar negeri dan diperkirakan dalam 10 hari kerja listrik kembali normal," ujar Dalie di hadapan forum.
PLN juga memastikan satu unit mesin bantuan dari Batam sedang dipersiapkan untuk dikirim ke Selatpanjang guna mempercepat pemulihan sistem.
Dalie menegaskan, jadwal pemadaman bergilir yang kerap berubah bukan kesengajaan, melainkan langkah darurat demi menjaga kestabilan pasokan daya agar seluruh wilayah tetap mendapat giliran aliran listrik secara merata.
Namun, masyarakat tidak tinggal diam. Tokoh masyarakat Hendrizal alias Bocang menuntut agar pernyataan PLN tidak hanya disampaikan secara lisan. "Kami minta pernyataan dan target perbaikan dibuat tertulis dan ditandatangani. Masyarakat butuh kepastian, bukan janji manis," tegasnya lantang.
Sementara itu, H Nazarudin dengan suara bergetar menambahkan, "Kami tak mau tahu urusan teknis. Yang kami mau, listrik nyala lagi seperti dulu!"
Menanggapi tekanan publik itu, Asisten I Sudandri memastikan rapat ini adalah bentuk keseriusan pemerintah daerah mengawal langsung persoalan krisis listrik di Meranti.
"Kita tidak ingin warga terus menjadi korban. Rapat ini bukan formalitas, tapi langkah nyata yang akan kami laporkan langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk dikawal hingga tuntas," ujarnya.
Dari pertemuan panjang yang juga dihadiri Ketua DPRD Kepulauan Meranti Khalid Ali, unsur Forkopimda, Ketua DPH LAMR Afrizal Cik, serta para tokoh masyarakat, lahirlah empat poin komitmen resmi PLN.
1. PLN berjanji menekan angka gangguan dan lama pemadaman dengan target maksimal 10 hari (25 Oktober–3 November 2025).
2. PLN wajib membuka informasi secara transparan terkait jadwal dan gangguan pemadaman melalui media resmi.
3. Sistem pemadaman diatur ulang dengan pola 12 jam per hari, bergilir tiap 6 jam di titik berbeda, sampai kondisi kembali stabil.
4. Akan digelar pertemuan lanjutan dengan pemangku kebijakan PLN tingkat provinsi dan pusat.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Notulen Komitmen Bersama, ditandatangani langsung oleh perwakilan Pemkab Kepulauan Meranti, Manajer ULP PLN Selatpanjang Dalie Priasmoro, dan seluruh peserta rapat.
Editor : Rinaldi