SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Meranti yang berbasis kepulauan membuat distribusi barang kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya dapat dilayani melalui pelabuhan barang formal.
Akibatnya, kegiatan bongkar muat kerap dilakukan over skip dan di sejumlah pelabuhan milik perorangan sebagai solusi distribusi, meski di sisi lain memerlukan pengawasan yang lebih ketat.
Belakangan, sejumlah pihak mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk menindak tegas aktivitas bongkar muat di tengah laut yang dinilai berpotensi disalahgunakan untuk praktik penyelundupan dan gratifikasi.
Namun, instansi teknis menilai kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan infrastruktur pelabuhan barang di daerah setempat. Khususnya di Selatpanjang Pusat Kepulauan Meranti.
Kadishub M Fahri menyatakan, pihaknya memahami kekhawatiran tersebut, namun pada saat yang sama instansi terkait tidak memiliki banyak pilihan bagi operasional, demi menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok untuk masyarakat.
“Selama pelabuhan kargo belum tersedia, distribusi barang memang masih banyak bergantung pada aktivitas ritin seperti saat ini. Karena itu, pengawasan kami lakukan semaksimal mungkin agar tetap sesuai ketentuan keselamatan dan administrasi,” ujarnya, Ahad (11/1/2026).
Sebagai solusi jangka menengah, pemda dan, KSOP, bersama Kementerian Perhubungan sedang mempercepat pembangunan Pelabuhan Kargo dan Domestik hingga Internasioanal Dorak yang dirancang untuk menjadi simpul utama mengurai persoalan tersebut.
“Pembangunan Pelabuhan Dorak menjadi prioritas bersama Kementerian Perhubungan. Jika pelabuhan ini sudah beroperasi penuh, maka aktivitas bongkar muat bisa dipusatkan di darat dan jauh lebih mudah diawasi. Termasuk mobilitas penumpang,” kata pejabat KSOP tersebut.
Sementara menunggu infrastruktur pelabuhan rampung, pemerintah daerah dan instansi terkait memperkuat tata kelola bongkar muat di laut melalui beberapa langkah.
Mulai dari pengawasan, pemeriksaan dokumen muatan dan kapal secara ketat, termasuk manifest dan izin. Bahkan dari laporan yang mereka terima, instansi terkait melakukan penataan titik-titik labuh kapal agar tidak mengganggu alur pelayaran dan tetap dapat diawasi.
"Dengan percepatan pembangunan Pelabuhan Dorak dan penguatan pengawasan di laut, diharapkan ke depan kegiatan bongkar muat di Kepulauan Meranti dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan aman, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya. (wir)
Editor : M. Erizal