SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Pemeriksaan pendahuluan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti resmi dimulai.
Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau turun untuk menelaah dokumen dan sistem pengelolaan anggaran sebelum audit lanjutan dilakukan.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menganggap proses ini sebagai agenda seremonial tahunan. Ia menekankan pentingnya kesiapan data dan keterbukaan informasi selama audit berlangsung.
”Semua OPD harus responsif. Dokumen yang diminta segera disiapkan, jangan menunggu diingatkan berulang-ulang. Audit ini menyangkut kredibilitas pengelolaan keuangan daerah,” tegas Muzamil, Rabu (18/2).
Menurutnya, pemeriksaan BPK menjadi ruang evaluasi atas tata kelola anggaran 2025, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Karena itu, ia meminta setiap kepala OPD memastikan kelengkapan administrasi, keakuratan data, serta kesesuaian realisasi anggaran dengan ketentuan yang berlaku.
Muzamil juga mengingatkan agar OPD tidak defensif apabila ditemukan catatan atau koreksi dari auditor. Temuan, katanya, harus dipandang sebagai bahan perbaikan.
”Kalau ada kekurangan, segera benahi. Koordinasi dengan Inspektorat harus diperkuat agar tindak lanjut bisa cepat dan tepat,” ujarnya.
Pemeriksaan pendahuluan ini akan menjadi dasar bagi BPK dalam menentukan langkah audit berikutnya sebelum memberikan opini atas LKPD 2025. Hasilnya nanti akan mencerminkan kualitas tata kelola keuangan Pemkab Meranti selama satu tahun anggaran.
Pemkab berharap proses audit berjalan lancar tanpa hambatan administratif, sekaligus menjadi momentum memperbaiki sistem pengelolaan keuangan agar lebih transparan dan akuntabel.(wir)
Editor : Arif Oktafian