PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menegaskan bahwa penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait pengawasan BUMD dan perbankan daerah di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Kamis (2/4/2026).
Menurut Muzamil, kolaborasi lintas level pemerintahan menjadi kunci agar BUMD mampu tumbuh sehat dan berkontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga: Dampak Cengbeng, Arus Balik di Meranti Capai Puncak di H+7 dan H+8 Idulfitri 2026
"Penguatan BUMD tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten agar arah kebijakan, pembinaan, hingga dukungan regulasi sejalan," tegasnya.
Ia menilai, tanpa dukungan dan keselarasan kebijakan, BUMD akan sulit berkembang optimal, terlebih di tengah tekanan fiskal yang saat ini dihadapi banyak daerah.
"Ini menjadi pekerjaan bersama. Kita butuh dukungan penuh, baik dari sisi regulasi, pembinaan, maupun penguatan kapasitas agar BUMD benar-benar bisa menjadi motor ekonomi daerah," ujarnya.
Baca Juga: Muzamil Sidak Layanan Publik, Pastikan ASN Tetap Prima Usai Lebaran
Selain sinergi, Muzamil juga kembali menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan BUMD. Ia mengingatkan agar perusahaan daerah dijalankan secara transparan dan bebas dari intervensi.
"BUMD harus dikelola secara profesional dan akuntabel. Jangan sampai ada intervensi yang justru melemahkan kinerja," tambahnya.
Dalam forum tersebut, isu penguatan BUMD mencuat sebagai salah satu solusi menghadapi tekanan fiskal daerah, sekaligus upaya mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
Baca Juga: OJK Minta Perbankan Tetap Perketat Manajemen Risiko
Kegiatan ini turut dihadiri anggota Komisi II DPR RI, jajaran pemerintah provinsi, kepala daerah se-Riau, serta direksi BUMD dan perbankan daerah.
Pemkab Kepulauan Meranti pun menegaskan komitmennya untuk terus membenahi tata kelola BUMD agar mampu menjadi pilar utama penggerak ekonomi daerah.