Salah satu agendanya adalah, aksi cuti massal para hakim se-Indonesia yang tergabung dalam SHI. Mereka melakukan audiensi ke pimpinan Mahkamah Agung di Gedung MA, kemarin, Senin (7/10).
Para hakim tersebut menyuarakan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan profesi hakim yang selama ini terabaikan dalam 12 tahun terakhir.
Menyikapi hal itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mendesak pemerintah serius menyikapi aksi cuti massal hakim se-Indonesia, buntut dari mereka mendesak peningkatan kesejahteraan.
"Tentu ini harus disikapi serius oleh pemerintah. Hakim itu tulang punggung penyelesaian perkara, mereka juga bagian penting dari pilar demokrasi kita di bidang yudikatif," kata pria yang biasa disapa Cak Imin itu di Jakarta, Selasa (8/10). Cak Imin menilai sikap para hakim tersebut adalah aspirasi sekaligus kritik yang harus diwujudkan.
Saat audiensi dengan MA, salah seorang koordinator Solidaritas Hakim Indonesia, Jusran Ipandi menyampaikan audiensi dengan MA dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merupakan salah satu agenda utama dalam rangkaian aksi ini.
"Kedua pertemuan tersebut diadakan untuk melakukan rapat dengar pendapat antara Solidaritas Hakim Indonesia dengan para pemangku kepentingan terkait isu-isu kesejahteraan dan perlindungan profesi Hakim," ujar Jusran.
Ketua PKB Cak Imim mengatakan wajar para hakim mengajukan hak keuangan dan fasilitas lainnya. "Mereka bekerja bukan untuk pribadi, tapi untuk tegaknya rule of law di negara kita. Ingat, kita ini negara hukum, kalau hakimnya tidak kita perhatikan, mana mungkin hukum bisa ditegakkkan dengan baik," tegas Cak Imin.
Sumber: Jawapos.com
Editor : RP Rinaldi