PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) digelar di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Selasa (29/4). Dalam apel ini, semua pihak diminta bersatu untuk menekan kebakaran hutan hingga titik minimal, bahkan zero fire.
Apel ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan sekaligus menyampaikan dua pesan penting Presiden Prabowo Subianto yang harus diteruskan kepada jajaran di daerah.
mengapresiasi kesiapsiagaan dan kerja keras seluruh pihak dalam menjaga lingkungan. Kedua, Presiden mengingatkan pentingnya mempertahankan capaian positif ini agar tidak lagi terjadi karhutla yang meluas hingga menjadi isu internasional. Pasalnya, beberapa tahun lalu, negara tetangga sempat menyampaikan komplain karena kabut asap sampai ke negara mereka.
“Presiden memberikan perhatian sangat besar terhadap isu kebakaran hutan. Karena dampaknya bukan hanya pada lingkungan dan kesehatan, tapi juga pada aspek politik kawasan, bahkan bisa memicu komplain atau gugatan dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura,” kata Budi Gunawan, Rabu (29/5).
Sebagai bentuk keseriusan, Presiden Prabowo telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Karhutla sejak 13 Maret 2025 yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Panglima TNI, serta Kapolri. Satgas ini bertujuan mempercepat, menguatkan, dan mengoordinasikan upaya pencegahan serta penanganan karhutla secara nasional.
Menurut Budi Gunawan, hingga 17 April 2025, berdasarkan data satelit dan laporan lapangan, terdapat 144 titik panas dan sekitar 97 hektare lahan terbakar di Indonesia, dengan wilayah rawan di antaranya meliputi Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
“Semua kekuatan, baik pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, kementerian/lembaga, dunia usaha, dan masyarakat harus bersatu dalam satu komando untuk menekan kebakaran hutan hingga titik minimal, bahkan zero fire,” tegasnya.
Untuk pencegahan, pemerintah akan melakukan berbagai langkah seperti operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dimulai 1 Mei 2025, pembuatan sekat kanal, dan menjaga tinggi muka air di lahan gambut.
Budi Gunawan juga meminta para gubernur, bupati, dan wali kota yang wilayahnya rawan karhutla untuk segera menyiapkan seluruh sumber daya, memperkuat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian terkait.
Serta mewajibkan perusahaan di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan untuk aktif dalam upaya pencegahan. “Pemerintah tidak akan ragu untuk menegakkan hukum kepada siapa pun yang lalai atau sengaja menyebabkan kebakaran,” tegasnya.
Kepada masyarakat, relawan, mahasiswa, pramuka, kelompok tani, dan seluruh elemen yang hadir, Budi Gunawan mengapresiasi partisipasi aktif mereka dan mengajak untuk terus melaporkan titik api melalui kanal laporan yang telah disiapkan. “Kita semua punya peran. Mitigasi dan pencegahan harus dilakukan sedini mungkin,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan, meski tren kasus kebakaran menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, pentingnya mempertahankan kewaspadaan dalam menghadapi ancaman karhutla.
Raja Juli menyebutkan, Indonesia patut berbangga atas capaian pengendalian karhutla. Data menunjukkan luas karhutla pada 2024 turun signifikan menjadi sekitar 370 ribu hektare, dibandingkan 1,1 juta hektare pada 2023. Bahkan, pada 2023 yang dilanda fenomena El Nino, angka kebakaran juga menurun dibandingkan empat tahun sebelumnya.
“Kita pernah mengalami bencana karhutla yang memprihatinkan, tapi kerja keras teman-teman semua sudah menunjukkan keberhasilan yang baik. Ini prestasi yang patut kita syukuri, tetapi tidak boleh membuat kita lengah atau jumawa,” ujar Raja Juli.
Menurutnya, ada tiga faktor utama yang berkontribusi terhadap penurunan angka karhutla. Pertama, kolaborasi yang terpimpin semakin membaik. Jika dulu upaya penanganan berjalan sendiri-sendiri, kini seluruh kekuatan pusat, daerah, TNI-Polri, hingga dunia usaha bergerak dalam satu koordinasi terpimpin.
Kedua, upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Raja Juli menyoroti penggunaan teknologi seperti OMC yang akan kembali digelar mulai 1 Mei 2025 di Riau. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga terus ditingkatkan, di antaranya melalui lomba pantun dan syair untuk membangun budaya sadar bahaya karhutla.
“Penindakan hukum terhadap pelaku pembakaran, baik dari perusahaan maupun individu, juga sudah berjalan dengan baik dan menimbulkan efek jera,” tambahnya.
Ketiga, partisipasi aktif masyarakat menjadi kekuatan penting. Pemerintah terus memperkuat peran kelompok masyarakat peduli api, pramuka, masyarakat adat, dan berbagai elemen lainnya dalam upaya pengendalian karhutla di tingkat lokal.
“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu dan memperbaiki diri. Tapi tetap, semangat apel hari ini adalah untuk menjaga kewaspadaan. Karhutla harus terus kita antisipasi bersama,” tegas Raja Juli.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau M Edy Afrizal mengatakan, sebanyak 10 kabupaten/kota di Riau sudah menetapkan Status Siaga darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2025.
Penetapan Status Siaga Karhutla tersebut setelah adanya titik hot spot yang ditemukan di daerah. Kemudian juga ada yang sebagai bentuk antisipasi, karena sesuai prediksi BMKG Riau akan menghadapi musim kemarau. “Tinggal dua daerah saja yang belum, yakni Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hilir,” katanya.
Wako Pekanbaru Siap Jalankan Instruksi Pusat
Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota (Wako) Agung Nugroho menegaskan komitmen dalam menghadapi ancaman karhutla. Hal ini disampaikan usai mengikuti Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Selasa (29/5).
Sebagai wilayah yang tergolong rawan karhutla, Agung menyatakan bahwa Pemko Pekanbaru siap menjalankan instruksi dari pemerintah pusat dan memperkuat koordinasi lintas sektoral. “Kami tegaskan, Pemerintah Kota Pekanbaru siap sepenuhnya menjalankan arahan dari pusat. Koordinasi dengan berbagai sektor akan terus kami perkuat agar penanggulangan karhutla bisa lebih efektif dan responsif,” kata Agung.
Pemko Pekanbaru juga berkomitmen meningkatkan langkah preventif seperti deteksi dini, edukasi kepada masyarakat, serta patroli terpadu. Wali Kota juga mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah karhutla. “Jangan anggap remeh kebakaran lahan. Ini ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan kita semua,” tegasnya.
Agung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan demi kualitas udara dan masa depan yang lebih baik. “Menjaga bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak cucu,” ujarnya.
Apel Kesiapansiagaan tersebut juga dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, para pejabat setingkat menteri, Gubernur Riau Abdul Wahid, dan Forkopimda Riau.(sol/ali)
Editor : Arif Oktafian