PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan mendirikan tenda di samping Kantor Gubernur Riau, tepatnya di Jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru, Senin (13/4). Mereka menolak direlokasi dari Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto menegaskan komitmen pemerintah dalam menyiapkan relokasi masyarakat di kawasan TNTN secara terencana dan berkeadilan, dengan tetap melindungi hak-hak warga.
“Kami sudah menerima perwakilan dari aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan soal relokasi TNTN. Usulan-usulan yang mereka sampaikan kami terima dan akan diskusikan,” ujar SF Hariyanto.
Baca Juga: Dugaan Pelecehan Seksual yang Libatkan 16 Mahasiswa, FHUI Kecam Keras dan Lakukan Investigasi Serius
Ia menjelaskan, Pemprov Riau telah mengambil langkah awal dengan mengusulkan penyediaan lahan pengganti kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari solusi relokasi yang komprehensif. Berdasarkan data Pemprov Riau, sekitar 10.600 hektare lahan di TNTN saat ini ditempati oleh 3.916 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, relokasi yang telah terealisasi baru mencapai 633 hektare atau mencakup 227 KK.
Artinya, masih diperlukan sekitar 9.966 hektare lahan pengganti yang telah dipetakan. Namun, pelaksanaannya membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat. Meski demikian, Pemprov Riau menyatakan siap mengawal proses tersebut hingga tuntas. “Soal lahan pengganti sudah kami sampaikan ke pusat, sudah kami surati ke pusat,” jelasnya.
SF Hariyanto juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mempercepat penyelesaian persoalan di kawasan TNTN. Ia mengapresiasi warga yang telah menunjukkan itikad baik dengan menyerahkan sertipikat sebagai bagian dari proses relokasi. “Kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah banyak menyerahkan sertifikat untuk relokasi,” katanya.
Baca Juga: Anwar Usman Pingsan Saat Prosesi Purnabakti Sebagai Hakim MK, Ini Rekam Jejak Karir Adik Ipar Jokowi
Ia memastikan, selama proses relokasi belum berjalan sepenuhnya, masyarakat tetap dapat beraktivitas seperti biasa tanpa adanya gangguan. “Selama belum direlokasi, masyarakat tidak akan diganggu. Silakan tetap beraktivitas, termasuk panen,” tegasnya.
Dukungan terhadap langkah dialogis ini juga datang dari anggota Komisi III DPR RI Siti Aisyah. Ia menilai komunikasi yang terbangun telah membuka jalan menuju kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat. “Masyarakat menuntut kepastian tentang relokasi. Pada prinsipnya dari pihak pemerintah sudah ada kesiapan, dan masyarakat juga bersedia,” ujarnya.
Baca Juga: Kemendag Kaji Revisi UU Perlindungan Konsumen
Koordinator massa aksi, Wandri Saputra Simbolon menyebutkan, dalam aksinya kali ini pihaknya kembali menolak relokasi dari kawasan TNTN. “Kami menolak untuk direlokasi. Kami tidak akan patah semangat dalam memperjuangkan hak masyarakat kami,” katanya, kemarin.
Selain itu, massa aksi juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk memberikan kepastian keberlangsungan hidup masyarakat. “Kami bukan masyarakat ilegal. Kami bisa tunjukkan identitas kami. Pemerintah jangan asal kerja saja, turun ke lapangan sana, kami sudah beranak-pinak di daerah sana. Kami akan tetap bertahan di sana (kawasan TNTN),” ujarnya.
Atas tuntunannya itu, massa meminta dilakukan pertemuan langsung dengan pihak pemerintah pusat melalui rapat daring. Namun hal tersebut belum bisa difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan membuat mereka mendirikan tenda di samping kantor Gubernur Riau. “Kami akan bertahan hingga tuntutan kami ini dijawab, kami dirikan tenda untuk menunggu jawaban dari pemerintah,” sebutnya.(sol)
Editor : Arif Oktafian