RIAUPOS.CO - Media sosial (Medsos) menjadi perhatian publik. Tersebab, medsos menyebarkan berita hoax, makanya harapan masyarakat agar media cetak dan televisi jangan ikut-ikutan menyebarkan berita hoax. Namun bukan hanya media sosial, media cetak dan televisi pun agaknya sangat sulit memilah mana berita yang benar, dan mana berita yang hoax, saat ini.
Lalu bagaiaman kata hoax yang menunjukkan pemberitaan ini muncul? Sebagian kalangan berpendapat istilah hoax atau kabar bohong, merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang masuk sejak era industri pada 1808.
Asal kata hoax diyakini ada sejak ratusan tahun sebelumnya, yakni hocus dari mantra hocus pocus, yakni frasa yang kerap disebut oleh pesulap, serupa sim salabim. Asal kata ini diungkapkan oleh filsuf Inggris, Robert Nares.
Sementara Alexander Boese mencatat hoax pertama yang dipublikasikan adalah almanak atau penanggalan palsu yang dibuat Isaac Bickerstaff alias Jonathan Swift pada 1709. Ia meramalkan kematian astrolog John Partridge.
Lalu bagaimana istilah hoax menjadi populer? Hal ini bermula sejak pemutaran film The Hoax yang dibintangi Richard Gere pada 2006 lalu. The Hoax adalah sebuah film drama Amerika yang rilis pada tahun 2006. Film The Hoax dianggap sebagai film yang banyak mengandung kebohongan, sehingga kemudian banyak kalangan terutama para netter yang menggunakan istilah hoax untuk menggambarkan suatu kebohongan.
Nah, kembali soal banyakya berita hoax yang membuat pemerintah pun kewalahan. Bahkan pemerintah akan membentuk Badan Siber Nasional (BSN), agar situs berita-berita hoax diketahui dan bisa dihentikan.
Yang menjadi masalah, suhu politik saat ini cukup tinggi, karena tak lama lagi akan digelar pilkada serentak. Nah, berita hoax ini muncul selalu berdekatan dengan pilpres, pilkada dan pemilu legislatif, tentunya menjamurnya berita hoax menjadi ancaman stabilitas nasional. Selalu saja yang menjadi korban berita hoax adalah tokoh, baik tokoh nasional maupun lokal.
Bahayanya lagi, bukan hanya masalah pilkada yang hangat saat ini, masalah ideologi pun menjadi persoalan. Jika selama ini antara Islam dan nasional sudah tuntas, maka belakangan ini dipersoalkan kembali. Kalangan nasionalis, terutama yang berkuasa saat ini, mengklaim bahwa kalangan tertentu telah mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebaliknya, masyarakat menilai penguasa yang berkuasa saat ini selalu saja menggunakan kata nasionalisme sebagai alasan untuk melegalkan kebijakannya. Penguasaan pihak asing di negeri ini demi bangsa, demi pembangunan dan demi-demi lainnya.
Munculnya pertentangan dan perbedaan pandangan saat ini membuat pemerintah yang bekuasa yang dinakhodai Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla, menjalin komunikasi politik, mendekati rivalnya, yakni Prabowo, tokoh nasional dan ulama lainnya, bahkan Presiden lebih suka memakai sarung sebagai ciri khas orang nahdhiyin (NU). Kabinet pun sangat gemuk, semua parpol dimasukkan, namun tetap saja perlawanan pada pemerintah tetap muncul, baik di medsos yang benar maupun yang dianggap hoax.
Jika perang antara Amerika Serikat (AS) dan Russia itu perang dingin, maka perlawanan terhadap pemerintah saat ini pun bisa dikatakan perlawanan dingin. Lihat saja, putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri saat ini jadi tersangka, demikian juga Dr Sri Bintang Pamungkas, selalu tokoh reformasi masih mendekam di penjara. Dan masih banyak tokoh lainnya yang diperiksa tersangkut masalah tuduhan makar ini.
Jadi masalahnya bukan soal berita hoax, tetapi masalah kebijakan pemerintah yang berkuasa dan sikap rakyat. Banyak kebijakan pemerintah yang dianggap oleh rakyat tidak pro-wong cilik. Bukan hanya kebijakan ekonomi yang dianggap menguntungkan asing, tetapi juga kebijakan hukum dan politik yang tidak berazas keadilan.*** Editor : Rindra Yasin