Iduladha selalu datang bersama gema takbir, aroma masakan daging kurban, dan keramaian masyarakat yang saling berbagi. Namun, di balik seluruh suasana itu, ada satu hal yang sering luput dari perhatian: Iduladha sesungguhnya bukan hanya tentang penyembelihan hewan, melainkan tentang bagaimana manusia belajar mengelola dirinya, keluarganya, dan kehidupan sosialnya dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Di tengah dunia modern yang semakin bising oleh perebutan kuasa, pencitraan, individualisme, dan kompetisi tanpa henti, kisah Nabi Ibrahim AS, Siti Hajar, dan Nabi Ismail AS justru menghadirkan pelajaran yang terasa sangat relevan. Kisah itu bukan sekadar narasi spiritual yang dibacakan setiap menjelang Idul Adha, melainkan potret tentang keluarga yang mampu membangun ketahanan moral, relasi yang adil, pola pengasuhan yang sehat, dan kepemimpinan yang berorientasi pada manusia.
Dalam bahasa administrasi publik kontemporer, pelajaran-pelajaran dari kisah Ibrahim, Hajar, dan Ismail dapat dibaca sebagai fondasi human-centered governance, yakni tata kelola kehidupan yang menempatkan manusia sebagai pusat nilai, bukan sekadar objek pengaturan.
Gagasan ini berkembang dari kritik terhadap model pembangunan yang terlalu teknokratis dan birokratis, yang sering kali mengukur keberhasilan hanya melalui pertumbuhan ekonomi, efisiensi administratif, atau capaian statistik semata. Dalam berbagai diskursus pembangunan global, pendekatan human-centered mulai menguat sejak munculnya paradigma human development yang dipopulerkan Mahbub ul Haq sejak dekade 1990-an dan diperkuat oleh Amartya Sen melalui pendekatan capability approach dalam karya monumentalnya Development as Freedom (1999), yang menegaskan bahwa pembangunan seharusnya dipahami sebagai proses perluasan kebebasan, martabat, dan kemampuan manusia, bukan semata pertumbuhan material.
Dalam konteks tata kelola dan administrasi publik, orientasi yang menempatkan manusia sebagai inti kebijakan juga berkembang melalui paradigma New Public Service yang dikemukakan Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt dalam karya The New Public Service: Serving, Not Steering (2003).
Baca Juga: Arah Digitalisasi KTP-el: Kegagalan Optimalisasi Perekaman Data
Mereka menegaskan bahwa administrasi publik tidak seharusnya semata-mata berfokus pada pengendalian masyarakat melalui logika birokrasi, tetapi harus menempatkan warga sebagai manusia yang memiliki martabat, aspirasi, dan hak untuk dilayani secara bermakna. Pendekatan inilah yang kemudian memengaruhi berkembangnya diskursus human-centered governance dalam berbagai lembaga internasional seperti UNDP dan OECD yang menekankan pentingnya empati sosial, partisipasi warga, inklusi, dan keberpihakan terhadap kualitas hidup manusia dalam tata kelola publik.
Di titik inilah kisah Ibrahim, Hajar, dan Ismail menjadi sangat relevan untuk dibaca kembali. Keluarga ini memperlihatkan bahwa tata kelola kehidupan yang manusiawi tidak lahir dari dominasi dan kontrol semata, melainkan dari dialog, kepercayaan, pengorbanan, empati, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu dalam keluarga. Dalam dunia modern yang semakin cepat, kompetitif, dan sering kehilangan ruang refleksi, kisah keluarga Ibrahim menghadirkan pelajaran penting bahwa manusia tidak boleh direduksi menjadi angka, objek kebijakan, atau instrumen kekuasaan belaka.
Kita hidup pada masa ketika banyak orang berhasil secara material, tetapi rapuh secara emosional. Banyak keluarga tampak harmonis di media sosial, tetapi sesungguhnya kehilangan komunikasi. Banyak institusi berbicara pelayanan publik, tetapi masyarakat kecil tetap sulit memperoleh rasa aman dan keadilan. Bahkan tidak sedikit manusia yang tampak religius secara simbolik, tetapi gagal menghadirkan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari.
Padahal inti ajaran kurban sesungguhnya bukan pada darah dan daging hewan yang disembelih. Al-Qur’an dengan sangat tegas menyatakan: “Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kalian.” (QS. Al-Hajj: 37).
Ayat ini menyimpan pesan yang sangat dalam. Allah tidak membutuhkan simbol fisik manusia. Yang diuji adalah kualitas moral, keikhlasan, dan orientasi kemanusiaannya.
Karena itu, Iduladha sesungguhnya adalah momentum untuk mempertanyakan ulang banyak hal dalam kehidupan modern. Apa sebenarnya yang paling dicintai manusia hari ini? Jabatan? Popularitas? Kekuasaan? Pengakuan sosial? Atau kenyamanan hidup yang membuat manusia enggan berkorban demi orang lain?
Di titik ini, kisah Ibrahim menjadi sangat relevan. Nabi Ibrahim bukan hanya figur spiritual, tetapi juga representasi kepemimpinan moral. Dalam banyak pembacaan keagamaan, Ibrahim sering dipahami sebagai simbol kepatuhan total kepada Allah. Namun, ada sisi lain yang sangat penting untuk direnungkan: Ibrahim adalah sosok ayah yang dialogis.
Ketika menerima perintah Allah untuk menyembelih Ismail, Ibrahim tidak memaksakan kehendak secara sepihak. Ia tidak menggunakan otoritas patriarkal yang membungkam suara anak. Al-Qur’an justru memperlihatkan adanya ruang komunikasi yang sangat manusiawi antara ayah dan anak.
“Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu.” (QS. Ash-Shaffat: 102)
Ayat ini sering dibaca secara normatif semata, padahal jika direnungkan lebih jauh, terdapat pelajaran besar tentang pola relasi keluarga yang sehat. Ibrahim tidak mematikan suara anaknya. Ia membuka ruang dialog bahkan pada situasi yang paling sulit sekalipun.
Baca Juga: Pemicu Perubahan Budaya Organisasi
Dalam perspektif ilmu sosial dan parenting modern, komunikasi seperti ini menunjukkan adanya emotional trust, yaitu kepercayaan emosional antara orang tua dan anak. Anak yang tumbuh dalam ruang dialog akan memiliki rasa aman psikologis, keberanian menyampaikan pendapat, dan kedekatan emosional dengan keluarganya. Sebaliknya, keluarga yang dibangun di atas ketakutan sering kali hanya melahirkan kepatuhan semu dan luka batin yang panjang.
Menariknya, Nabi Ismail menjawab dengan penuh ketenangan: “Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.” (QS. Ash-Shaffat: 102)
Jawaban itu tidak lahir dari tekanan. Ia lahir dari proses pendidikan yang panjang. Ismail tumbuh dalam keteladanan, bukan dalam intimidasi. Ibrahim tidak sekadar memerintah anaknya untuk menjadi saleh, tetapi memperlihatkan secara nyata bagaimana hidup dengan integritas.
Di sinilah relevansi besar kisah Ibrahim terhadap krisis parenting modern. Hari ini banyak orang tua ingin anaknya berprestasi, saleh, disiplin, dan membanggakan keluarga, tetapi lupa membangun relasi yang hangat dan sehat.
Anak sering dipaksa memenuhi standar sosial tertentu tanpa pernah benar-benar didengar isi hatinya. Sebagian anak tumbuh dalam tekanan akademik, perbandingan sosial, dan ekspektasi yang berlebihan. Mereka dipuji ketika berhasil, tetapi kehilangan ruang aman ketika gagal. Tidak sedikit anak yang akhirnya tumbuh dengan kecemasan, rasa tidak cukup, bahkan keterasingan emosional di rumahnya sendiri. Padahal Ismail tumbuh bukan dalam keluarga yang kaya fasilitas, melainkan dalam keluarga yang kaya nilai.
Kisah ini menjadi semakin penting ketika membaca posisi Hajar. Dalam banyak narasi populer, Hajar sering hanya disebut sekilas sebagai ibu Nabi Ismail. Padahal jika ditelaah lebih mendalam, Hajar adalah figur sentral yang memperlihatkan ketangguhan perempuan dalam sejarah Islam.
Ketika Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah tandus Makkah atas perintah Allah, Hajar tidak sekadar diam tanpa berpikir. Dalam riwayat sahih Imam al-Bukhari disebutkan bahwa Hajar bertanya kepada Ibrahim:
“Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini?”
Pertanyaan ini penting. Ia menunjukkan bahwa Hajar adalah perempuan yang berpikir, bukan sekadar mengikuti tanpa kesadaran. Ketika Ibrahim menjawab “ya”, Hajar berkata: “Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami.”
Kalimat ini sering dibaca sebagai simbol kepasrahan spiritual. Padahal sesungguhnya ia juga merupakan bentuk keteguhan psikologis dan kecerdasan sosial seorang perempuan dalam menghadapi situasi krisis.
Dalam perspektif mubadalah yang dikembangkan Faqihuddin Abdul Kodir, relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam seharusnya dibangun di atas prinsip kemitraan, kesalingan, dan keadilan. Laki-laki dan perempuan bukan pihak yang saling mendominasi, melainkan saling menopang untuk menghadirkan kemaslahatan bersama.
Di titik inilah kisah Hajar menjadi sangat penting. Ia bukan perempuan yang ditempatkan di pinggir sejarah. Ia justru menjadi fondasi lahirnya peradaban besar. Bayangkan situasi yang dihadapi Hajar: seorang ibu berada di tengah gurun tandus tanpa sumber air, tanpa jaringan sosial, tanpa perlindungan komunitas, sambil membawa bayi kecil. Namun yang dilakukan Hajar bukan menyerah pada keadaan. Ia berlari antara Bukit Shafa dan Marwah untuk mencari air bagi anaknya. Tujuh kali.
Baca Juga: Menakar Risiko Sistemik Danantara: Jangan Sampai Obat Lebih Mematikan dari Penyakit
Islam kemudian mengabadikan perjuangan seorang perempuan itu menjadi bagian inti ibadah haji. Jutaan manusia hingga hari ini melakukan sa’i mengikuti jejak Hajar. Ini bukan simbol kecil. Islam sedang menunjukkan bahwa kerja keras perempuan, daya tahan seorang ibu, dan perjuangan mempertahankan kehidupan merupakan bagian penting dari peradaban manusia. Dalam perspektif ilmu sosial modern, tindakan Hajar dapat dibaca sebagai bentuk social resilience atau ketahanan sosial. Ia menghadapi keterbatasan sumber daya, ancaman keselamatan anak, keterasingan geografis, dan minimnya dukungan sosial, tetapi tetap bergerak. Menariknya, Islam tidak mengabadikan “menunggu mukjizat”, tetapi mengabadikan usaha manusia. Air Zamzam muncul setelah Hajar berlari.
Pelajaran ini sangat relevan dengan kehidupan masyarakat hari ini. Banyak komunitas menghadapi kemiskinan, ketimpangan, bencana ekologis, dan keterbatasan layanan publik. Ironisnya, kelompok paling rentan justru sering dipaksa bertahan sendirian. Dalam perspektif administrasi negara, kondisi ini memperlihatkan pentingnya kebijakan publik yang benar-benar berorientasi pada manusia. Negara tidak cukup hanya menghadirkan pembangunan fisik, tetapi juga harus membangun rasa aman sosial, akses keadilan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam banyak kasus, birokrasi modern terlalu sibuk mengurus prosedur, tetapi lupa menghadirkan empati. Padahal tata kelola publik yang baik tidak hanya diukur dari efisiensi administratif, melainkan dari kemampuannya menjaga martabat manusia. Di sinilah konsep human-centered governance menemukan relevansinya. Tata kelola yang baik bukan sekadar tata kelola yang tertib secara administratif, tetapi tata kelola yang mampu melihat manusia sebagai pusat dari seluruh kebijakan.
Kisah Hajar mengingatkan bahwa pengalaman hidup masyarakat kecil, terutama perempuan dan kelompok rentan, seharusnya menjadi sumber penting dalam perumusan kebijakan publik. Dari perjuangan Hajar kemudian lahirlah air Zamzam. Dari Zamzam tumbuh pemukiman. Dari pemukiman berkembang kota Makkah. Dan dari Makkah lahir peradaban Islam yang memengaruhi dunia. Artinya, sejarah besar sering lahir dari perjuangan sunyi yang tidak dilihat manusia.
Dalam teori modal sosial, Robert Putnam menjelaskan bahwa masyarakat yang kuat dibangun melalui kepercayaan, solidaritas sosial/norma timal balik (Putnam menyebutnya dengan norms of reciprocity), dan jejaring sosial.
Makkah berkembang bukan hanya karena faktor geografis, tetapi karena terbentuknya relasi sosial dan keterhubungan antar-komunitas. Dalam perspektif administrasi negara modern, ini sangat dekat dengan konsep network governance dan collaborative governance. Persoalan publik hari ini terlalu kompleks untuk diselesaikan secara individual. Kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kerusakan lingkungan, hingga konflik sosial membutuhkan kerja sama lintas aktor: pemerintah, masyarakat, akademisi, komunitas, dan sektor swasta.
Sayangnya, yang sering terjadi justru ego sektoral. Institusi sibuk mempertahankan wilayah kekuasaan masing-masing, tetapi lupa membangun kolaborasi sosial. Padahal keluarga Ibrahim memperlihatkan model kerja sama yang sangat kuat. Ibrahim menghadirkan visi moral, Hajar membangun ketahanan sosial, dan Ismail tumbuh sebagai generasi yang memiliki kesadaran nilai. Tidak ada dominasi mutlak. Tidak ada relasi koersif. Yang ada justru dialog, saling percaya, pembagian peran, dan orientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam teori collaborative governance yang dikembangkan Chris Ansell dan Alison Gash, tata kelola kolaboratif dibangun melalui dialog, kepercayaan, dan tujuan bersama.
Menariknya, nilai-nilai itu justru tampak dalam keluarga Ibrahim. Di titik ini, Iduladha sebenarnya bukan hanya ritual spiritual, tetapi juga kritik sosial terhadap dunia modern yang semakin kehilangan kemanusiaan. Kita hidup di zaman ketika manusia makin terkoneksi secara digital, tetapi semakin terasing secara emosional. Orang mudah mempertontonkan kepedulian di media sosial, tetapi sulit benar-benar hadir dalam penderitaan sesama.
Baca Juga: Bahagia Pekerja Indonesia: Bukan soal Uang?
Institusi berbicara pelayanan publik, tetapi masyarakat kecil masih dipersulit. Dunia pendidikan berbicara karakter, tetapi sering terlalu menekankan kompetisi dibanding empati.***
Oleh: Mustiqowati Ummul Fithriyyah, Dosen Administrasi Negara UIN Suska Riau
Editor : Arif Oktafian