PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Pekanbaru, Senin (2/12) malam. Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru Risnandar Mahiwa turut diamankan dan digiring ke Mapolresta Pekanbaru, Jalan Ahmad Yani.
Sejak senja, isu beredar yang diamankan seorang pejabat negara setingkat Eselon I. Awalnya KPK tidak langsung mengatakan siapa yang diamankan dalam OTT tersebut.
‘’Benar KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru, Riau,” kata Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK kepada awak media.
Namun tengah malam, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membenarkan pihaknya turut mengamankan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa dalam OTT tersebut dan yang bersangkutan telah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik KPK di Mapolresta Pekanbaru.
“Iya benar, penangkapan terhadap Pj Wali Kota Pekanbaru,” kata Johanis Tanak singkat.
Belum ada informasi lebih lanjut terkait siapa-siapa saja yang diamankan selain Risnandar.
Namun seperti dijelaskan juga oleh Ghufron, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang diamankan. KPK meminta publik untuk bersabar.
Selain itu, juga belum ada pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang berkomentar soal ini.
Bahkan, sesaat setelah informasi OTT KPK menghebohkan publik Kota Bertuah, sejumlah pejabat Pemko Pekanbaru mendadak tak bisa dihubungi.
Nomor telepon Pj Wako, Sekretaris Kota (Sekko) Indra Pomi Nasution hingga pejabat Eselon II sudah tak aktif pada malam hari.
Pejabat yang diduga terjaring OTT dikabarkan diamankan dan menjalani pemeriksaan di Mapolresta Pekanbaru.
Saat wartawan tiba sekitar pukul 20.55 WIB, pagar Polresta Pekanbaru di Jalan Ahmad Yani, Kota Pekanbaru itu terlihat ditutup tanpa dikunci.
Sejumlah Anggota Brimob bersenjata laras panjang tiba di Polresta Pekanbaru dengan truk bak terbuka pada pukul 21.05 WIB. Sekitar pukul 21.10 WIB, satu regu pelopor itupun kembali keluar dan siaga di luar pagar Mapolresta Pekanbaru.
Pihak Polresta Pekanbaru tidak memberikan keterangan terkait OTT ini. Namun pagar Mapolresta ditutup tidak seperti biasanya.
Sementara itu, sekitar pukul 22.00 WIB, terpantau Rumah Dinas Wali Kota sepi. Dari depan hanya tampak sejumlah petugas Satpol PP berjaga di dalam kediaman.
Saat ditanya Riau Pos tentang kebenaran informasi Pj Wako Pekanbaru Risnandar diduga terjaring OTT KPK, anggota Satpol PP tersebut irit bicara. Dia juga tidak bersedia menyebutkan namanya.
“Tak ada, Pak Pj Wako gak ada di dalam,” ujarnya.
Pantauan terakhir sekitar pukul 01.10 WIB, Selasa (3/12), sejumlah mobil dengan plat luar Riau masuk ke Halaman Mapolresta.
Sejumlah orang bermasker terlihat keluar dari mobil dan membongkar barang dari dalam mobil. Terpantau mereka membawa tiga kardus berisi barang-barang dan dokumen masuk dari pintu depan gedung Mapolresta Pekanbaru.
Belum Genap 6 Bulan Menjabat
Untuk diketahui, Risnandar belum genap 6 bulan menjabat Pj Wali Kota Pekanbaru.
Dirinya dilantik pada Rabu (22/5) lalu. Sebelum menjabat Pj Wako, Risnandar menjabat Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan menjabat Plh Sekretaris Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Sesditjen Politik dan PUM) Kemendagri.
Risnandar lahir di Luwuk, Sulawesi Tengah, pada 6 Juli 1983. Dirinya pernah mengenyam pendidikan pada Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2009) dan D-4 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/STPDN (2006).
Putra Banggai ini merupakan Praja IPDN angkatan 14 dan junior Muflihun Praja IPDN angkatan 08, Pj Wako yang digantinya.
Risnandar pernah menjabat Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan (2021-2022), Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2018), Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2016-2018).
Jabatan lain yang pernah diduduki adalah Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2014-2016).
Pernah menjabat Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program Bagian Perencanaan Sekretariat. Juga menjabat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (2012-2014) dan Lurah Soho Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (2009).(das)
Editor : Rindra Yasin