PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) tidak beroperasi lagi sejak, Jumat (3/1) pekan lalu. Padahal, bus TMP baru beroperasi 10 Desember 2024 karena sempat berhenti selama empat hari. Persoalannya sama, yakni tidak mendapatkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Hingga Ahad (5/1), belum jelas kapan moda transportasi umum ini kembali aktif lagi. Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Pekanbaru Khairunnas belum bisa memastikan kapan bus TMP ini kembali beroperasi melayani penumpang. Pasalnya, saat ini Pemko Pekanbaru harus mencari SPBU agar bisa mengutangkan dulu BBM agar bus TMP tersebut bisa beroperasi lagi.
“SPBU belum ada yang mau mengisinya. Kami belum bisa pastikan kapan bus TMP bisa beroperasi lagi. Kami saat ini tengah mencari SPBU yang mau mengutangkan dulu BBM untuk bus TMP. Di SPBU sebelumnya kan isi dulu baru bayar, tapi saat ini sudah tidak bisa lagi seperti itu karena mereka (SPBU) sebelumnya terikat dengan sistem,” ujar Khairunnas, Ahad (5/1).
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bus Trans Metro Pekanbaru Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru Sarwono juga belum bisa memastikan kapan bus TMP kembali beroperasi di Pekanbaru. “Kami belum bisa pastikan,” ujar Sarwono kepada Riau Pos, Ahad (5/1).
Sarwono berkilah, bus berhenti beroperasi karena sedang melakukan evaluasi terhadap layanan bus angkutan massal ini. Selain evaluasi terhadap kinerja TMP selama tahun 2024, juga tengah dilakukan pengarahan terpadu. “Semua item kami evaluasi mulai dari kinerja bus, awak serta kondisi bus TMP saat ini,” katanya.
Namun, dirinya memastikan gaji para sopir bus TMP tidak akan terganggu. “Untuk gaji sopir bus TMP aman, gak ada terganggu,” terangnya. Dirinya berharap 38 unit bus TMP ini bisa secepatnya beroperasi melayani penumpang di delapan koridor yang ada di Pekanbaru.
Namun, Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Roni Rakhmat memberikan perhatian serius terkait persoalan bus TMP ini. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Roni sudah memanggil kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “Saya sudah panggil kepala Dinas Perhubungan supaya masalah BBM bus TMP ini segera ada solusinya,” ujarnya, Ahad (5/1).
Dirinya juga meminta persoalan seperti mogoknya operasional bus TMP jangan sampai terulang lagi. Soal kebutuhan BBM, pembayaran dan lainnya dikatakan Roni, teknisnya ada di Dishub. “Teknisnya bisa di Kadishub. Intinya kita minta bus segera beroperasi,” sambungnya.
Persoalan telantarnya warga akibat bus TMP ini bermasalah juga beberapa kali terjadi sebelumnya. Pada Desember 2024 lalu, bus TMP sempat tidak beroperasi karena memiliki tunggakan BBM pada November sebesar Rp600 juta kepada pihak SPBU.
Bus TMP kembali beroperasi setelah Pemko Pekanbaru melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan pembayaran tagihan ke pihak SPBU. Sebelumnya, 14 Juni 2024 puluhan penumpang bus TMP terlantar di sejumlah halte, setelah para paramudi dan petugas bus TMP menggelar aksi mogok karena gaji mereka belum dibayar.
Sebelumnya, tahun 2021 saat Wako Pekabaru masih Firdaus, bus TMP juga beberapa kali berhenti beroperasi karena sopir melakukan aksi mogok, gaji mereka belum dibayar. Bahkan, di tahun 2022 juga kembali terulang, karyawan mogok akibat gaji belum dibayar.
Berdasarkan data yang dihimpun Riau Pos, bus TMP masih disubsidi oleh Pemko Pekanbaru. Tahun 2024, bus TMP mendapatkan subsidi sebesar Rp30 miliar. Subsidi ini digunakan untuk biaya operasional. Mulai dari gaji sopir, karyawan, BBM, perbaikan kendaraan, dan lainnya.
Sementara pemasukan dari bus TMP hanya berkisar Rp5 miliar hingga Rp6 miliar per tahun. Pada Januari 2024, jumlah armada bus TMP yang beroperasi 38 unit, sama pada tahun 2023.
Bus ini melayani delapan koridor yang ada di Pekanbaru. Yakni, Koridor 01 Pandau-Ramayana, Koridor 1A MPP-Bandara SSK II, Koridor 02 Terminal BRPS-Kulim, Koridor 03 Awal Bros-UIN Panam, Koridor 4A Ramayana-Tangor, Koridor 4B MPP-BRPS, Koridor 4C MPP Kantor Tenayan, dan Koridor 8A MPP-Unilak.
Bus TMP yang dikelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD UPT PTP), merupakan sistem jaringan transportasi bus raya terpadu yang melayani Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
Dewan Panggil Dishub
Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Andry Saputra menyayangkan bus TMP harus kembali terhenti. ‘’Kita sangat prihatin, satu-satunya transportasi publik yang ada di kota ini harus terhenti, padahal selalu ada warga yang menanti setiap hari,’’ kata Andry, Ahad (5/1).
Andry masih melihat ada warga yang menunggu di halte TMP tanpa tahu bahwa bus berukuran besar dengan warna khas biru sedang tidak beroperasi. Andry menyebutkan, dirinya segera berkoordinasi dengan komisi terkait untuk mencarikan solusi masalah tersebut.
‘’Kita segera akan berkoordinasi dengan Komisi IV agar OPD terkait segera dipanggil. Ini tidak boleh berlarut-larut, harus segera dicarikan solusinya,’’ kata Andry.
Pemanggilan itu nanti, kata Andry diharapkan langsung melakukan evaluasi terhadap pengelolaan TMP. Ketika Kota Pekanbaru macet karena miskin transportasi umum, malah TMP tidak beroperasi. ‘’Kita berharap ini kejadian terakhir TMP tak jalan karena alasan BBM. Ini tidak boleh lagi terulang. Kasian masyarakat yang mengharapkan dan memanfaatkan TMP ini tiap hari,’’ tegas Ketua DPC Gerindra Kota Pekanbaru ini.(dof/ayi/end)
Editor : Rindra Yasin