PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat melalui keberlanjutan program berobat gratis skema Universal Health Coverage (UHC) bersama BPJS Kesehatan.
Keberlanjutan program tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan BPJS Kesehatan yang berlangsung di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru di Tenayan Raya, Kamis (8/1).
Wako menyampaikan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan UHC pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan capaian yang cukup baik. Ia mengungkapkan, tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang sempat mencapai sekitar Rp29 miliar pada 2024 telah berhasil diselesaikan seluruhnya pada tahun 2025.
”Utang tahun sebelumnya sudah kami selesaikan pada 2025. Sehingga saat ini tidak ada lagi tunggakan. Ini menjadi dasar yang kuat untuk melanjutkan dan memperkuat program UHC,” terang Wako.
Dengan jumlah penduduk Pekanbaru yang kini telah melampaui 1,1 juta jiwa, tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan juga telah melebihi target. Seluruh warga kurang mampu di Kota Pekanbaru saat ini telah terdaftar dan mendapatkan jaminan layanan kesehatan.
Pada 2025, anggaran UHC terserap sebesar Rp82 miliar, ditambah pelunasan tunggakan tahun sebelumnya senilai Rp29 miliar. Untuk tahun berjalan, Pemko Pekanbaru bersama BPJS Kesehatan telah menyepakati peningkatan alokasi anggaran UHC hingga Rp111 miliar.
”Anggaran ini, saya harapkan dapat terserap secara optimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi warga Pekanbaru yang membutuhkan layanan kesehatan,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Pekanbaru, Gunardi Chandra, menyebutkan bahwa kerja sama tersebut merupakan perpanjangan dari kesepakatan tahun sebelumnya dan menjadi bukti kuat komitmen Pemko Pekanbaru dalam melindungi masyarakat kurang mampu.
”Program UHC ini memang diperuntukkan bagi warga yang tidak mampu,”ujarnya.(yls)
Laporan Joko Susilo, Kota
Editor : Arif Oktafian